Page 57 - Stabilitas Edisi 195 Tahun 2023

jawab Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS) bersama dengan anggota Komite
Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang
lain, seperti Kementerian Keuangan,
Bank Indonesia, dan OJK. Pada konteks
itu, pihaknya ingin masyarakat memiliki
akses keuangan yang luas dengan
pemahaman baik atas risikonya untuk
mewujudkan sistem keuangan inklusif.
Ketua Dewan Komisioner LPS,
Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan
terdapat berbagai manfaat dari
meningkatnya literasi keuangan di
masyarakat khususnya bagi generasi
muda, antara lain agar mampu
memilih dan memanfaatkan produk
dan layanan jasa keuangan sesuai
kebutuhan. Kemudian agar masyarakat
memiliki kemampuan dalam melakukan
perencanaan keuangan dengan lebih
baik dan yang terpenting dapat terhindar
dari aktivitas investasi pada instrumen
keuangan yang tidak jelas.
Dirinya juga berharap agar literasi
keuangan yang baik pada akhirnya
dapat menjadi budaya dan mampu
membentuk karakter yang terbiasa untuk
berinvestasi sesuai risiko, khususnya
untuk generasi muda. Namun, satu hal
penting adalah ketika ingin melakukan regulator keuangan sadar
investasi maka perlu dipahami konsep tingkat pusat. Sementara untuk daerah, betul jika literasi keuangan
dasar berinvestasi, yaitu risk-return trade pemerintah akan mengubah Tim masyarakat tinggi maka
off atau semakin tinggi return, akan Percepatan Akses Keuangan Daerah kesadaran publik untuk
berbanding dengan semakin tinggi risiko. menjadi Tim Percepatan Inklusi membuat keputusan
Keuangan Daerah (TPIKD). Diharapkan keuangan yang cerdas
Komite Nasional Tim itu nanti menjadi miniatur DNKI akan lebih besar.
Tak sampai di situ. Amunisi baru dengan tujuh pokok kerja, di antaranya
terus disiapkan untuk meningkatkan edukasi, literasi, pemberdayaan,
literasi dan inklusi keuangan oleh intermediary, financial service
pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah government sector, dan pemanfaatan
membentuk Komite Nasional Keuangan teknologi informasi.
Inklusif (KNKI). Asisten Deputi Keuangan Kemudian pemerintah juga fokus
Inklusif dan Syariah Kementerian meningkatkan inklusi keuangan di
Koordinator Bidang Perekonomian, beberapa segmen, seperti pekerja
Erdiriyo mengatakan pembentukan KNKI migran, perempuan, masyarakat berusia
merupakan bagian dari implementasi muda, dan masyarakat pedesaan.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Koordinasi antara pemerintah pusat dan
tentang Pengembangan dan Penguatan daerah perlu dijaga untuk mencapai
Sektor Keuangan (P2SK). target inklusi keuangan sebesar 88
Pemerintah telah memiliki Dewan persen pada 2023 dan 90 persen pada
Nasional Inklusi Keuangan (DNKI) 2024, meski di tengah kampanye
yang akan menjadi bagian KNKI di politik.*

www.stabilitas.id Edisi 195 / 2023 / Th.XVIII 57