Page 67 - Stabilitas Edisi 195 Tahun 2023

ungkin tidak lama lagi
seluruh stakeholder
bisnis perbankan akan
Mmenyaksikan bahwa
agunan kredit tidak melulu harus
berupa aset terlihat berbentuk fisik.
Sebabnya adalah peraturan presiden
yang mendesak pemangku kepentingan
industri keuangan untuk menerima
selembar kertas sebagai jaminan dalam ini penting
mendapatkan pinjaman. mengingat
Pada 2022, Presiden telah
menerbitkan aturan yang menanung pelanggaran hKi
praktik ekonomi kreatif yang masih menJadi
menjelaskan peluang penggunaan masalah di Kalangan
Kekayaan Intelektual (KI) sebagai
agunan kredit. Awal April lalu, Otoritas pengusaha lOKal,
Jasa Keuangan telah mengirimkan surat sehingga sinergi
resmi kepada seluruh bank umum yang
ada di Indonesia, yang isinya menegaskan terKait diharapKan
dukungan regulator dalam penggunaan mampu memperluas
KI agunan kredit.
Reaksi dari pelaku bisnis pinjaman literasi KeKayaan kurniaman telaumbanua,
hingga saat ini cukup menggambarkan inteleKtual lengKap Direktur Merek & Indikasi Geografi
bahwa mereka menyetujui permintaan Direktorat Jenderal Kekayaan
regulator. Bank BNI, misalnya, melalui dengan payung Intelektual (DJKI)
Corporate Secretary Okki Rushartomo huKumnya.
mengaku terus melakukan kajian
terhadap implementasi Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan UU
Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi
Kreatif mengenai penggunaan Kekayaan
Intelektual sebagai agunan penyaluran Perbankan OJK Dian Ediana Rae masing-masing bank berdasarkan
kredit. Kajian ini penting dilakukan mengungkapkan di Indonesia, sektor penilaian terhadap calon debitur.
karena juga berkaitan dengan mengukur ekraf diharapkan mampu menjadi Di Indonesia, terdapat ketentuan
peluang dan tantangan ke depan. kekuatan baru ekonomi nasional yang mengatur tentang jenis agunan
Senada dengan BNI, Bank BCA berkelanjutan yang menekankan pada yang dapat diperhitungkan sebagai
juga terus melakukan kajian mengenai penambahan nilai barang lewat daya pengurang dalam perhitungan
kebijakan tersebut dan disesuaikan pikir serta kreativitas manusia. Saat ini Penyisihan Penilaian Kualitas Aset
dengan standarisasi serta regulasi ekraf menjadi salah satu katalisator bagi (PPKA) dan persyaratannya. Namun
perbankan yang berlaku. Hal tersebut pertumbuhan ekonomi Indonesia yang demikian, perhitungan PPKA ini
dilakukan guna memberi kepastian agar dicerminkan melalui kontribusi terhadap hanya diperuntukkan bagi pengawasan
kebijakan yang ditempuh menghasilkan PDB dan ekspor nasional. prudensial saja, yaitu dalam hal
value added dan pelayanan maksimal Dalam praktik pemberian kredit, membandingkan Cadangan Kerugian
bagi nasabah. Pada konteks ini, Vice perbankan perlu memerhatikan beberapa Penurunan Nilai (CKPN) dengan PPKA
President Corporate Communication faktor yang dinilai untuk meyakini itikad dalam perhitungan Permodalan Bank
& Social Responsibility BCA, Hera F dan kemampuan calon debitur, salah (KPMM).
Haryn menekankan, BCA berkomitmen satunya agunan. Dalam hal ini, agunan “OJK tidak membatasi jenis agunan
mendukung kebijakan pemerintah merupakan satu dari lima faktor yang yang dapat diterima bank, hal ini
termasuk HKI sebagai agunan kredit. perlu dipertimbangkan karena agunan mengingat agunan merupakan keputusan
Kepala Eksekutif Pengawas yang diterima merupakan keputusan masing-masing bank berdasarkan

www.stabilitas.id Edisi 195 / 2023 / Th.XVIII 67