Page 12 - Stabilitas Edisi 189 Tahun 2022
P. 12

LeNSALPPI




                                                               tetapi dibandingkan dengan   Virsem lPPi #83
                                                               negara peer seperti Thailand   Pentingnya
                                                               yang inflasi sebesar 7,7
                                                               persen, Filipina 6,1 persen,   Perlindungan
                                                               India 7 persen, justru inflasi   data PriBadi
                                                               di Indonesia masih relatif
                                                               moderat. “Inflasi IHK pada   Kerahasiaan data nasabah
                                                               2022 diperkirakan lebih   pada industri jasa keuangan
                                                               tinggi dari batas atas sasaran   menjadi aspek yang harus
                                                               dan akan kembali ke dalam   diperhatikan bagi pelaku
                                                               sasaran 3 persen plus minus   usaha. Terdapat berbagai
                                                               satu persen pada tahun 2023,”   ketentuan yang diatur oleh
                                                               tutupnya                 regulasi mengenai data
                                                                  Sementara itu, Staf Ahli   yang dapat diakses pelaku
                                                               Menteri Keuangan Bidang   usaha serta kewajiban
            Virsem lPPi #82           ekspor CPO. Meskipun begitu,   Ekonomi Makro dan Keuangan   pemberitahuan kepada
            Mengelola                 saat ini sudah semakin   Internasional Wempi      konsumen saat data tersebut
                                                               Saputra mengatakan Komite
                                                                                        diserahkan kepada pihak lain.
                                      menurun ketika larangan
            inflaSi dan               ekspor sudah dicabut dan   Stabilitas Sistem Keuangan   Ketua Harian Yayasan
            MengantiSiPaSi            adanya kebijakan DMO dan   (KSSK) sedang melakukan   Lembaga Konsumen Indonesia
            StagnaSi                  DPO. “Problemnya adalah   pendalaman stress test   (YLKI), Tulus Abadi, dalam
                                                                                        Virsem LPPI #83 dengan tema
                                      pada inflasi pada harga
                                                               dan assesement test terkait
            ekonoMi                   bergejolak ini tidak akan   pengaruh kenaikan inflasi   Pentingnya Perlindungan
                                      sederhana mungkin kita atasi   global terhadap dampaknya   Data Pribadi dan Kesiapan
               Inflasi Indonesia      dalam jangka pendek karena   ke perekonomian Indonesia.   Indonesia, (18/Agustus/2022),
            diperkirakan akan tinggi   problemnya adalah problem   “Langkah ini dilakukan untuk   menyampaikan pemahaman
            hingga akhir tahun didorong   iklim,” ungkapnya.   penanganan inflasi yang   atau literasi masyarakat
            oleh krisis pangan global,   Sementara Direktur    semakin meningkat,” ujar   terhadap pentingnya
            terutama sektor hortikultura   Departemen Kebijakan   Wempi dalam Virsem LPPI   kerahasiaan data pribadi
            dan ikan segar. Krisis ini   Ekonomi dan Moneter   tersebut.                di Indonesia masih rendah.
            terjadi karena adanya     Bank Indonesia (BI), Wahyu   Selain melakukan stress   Sehingga, rawan kebocoran
            perubahan iklim yang terjadi   Agung Nugroho mencatat   test dan assesment test,   serta penyalahgunaan
            secara besar-besaran.     Indeks Harga Konsumen    ia menuturkan otoritas   oleh pihak lain. Dia
               “Kalau kita amati di   (IHK) pada bulan Juli 2022   fiskal dan otoritas moneter   menyampaikan pengaduan
            daerah-daerah itu banyak   mengalami inflasi 0,64 persen   berkoordinasi dengan   yang sering diterima YLKI yaitu
            terjadi hujan yang seharusnya   (mtm). Angka ini meningkat   otoritas sektor riil dalam Tim   sehubungan jasa keuangan
            di semester II-2022 ini sudah   dibandingkan dengan inflasi   Pengendalian Inflasi Pusat   dan e-commerce.
            mulai kering dan masih    pada bulan sebelumnya    (TPIP) dan Tim Pengendalian   Tantangan lain yaitu
            terjadi (hujan). Saat ini   yang tercatat 0,61 persen.   Inflasi Daerah (TPID) untuk   klausula baku yang
            terjadi deflasi minyak goreng,   “Kenaikan inflasi tersebut   memantau proses distribusi   menyatakan bahwa
            bawang putih, telur ayam   terutama bersumber dari   atau proses transportasi   kebocoran data pribadi jadi
            dan aneka sayuran,” ungkap   inflasi kelompok administered   barang, utamanya kebutuhan   tanggung jawab pemegang
            Direktur Eksekutif Institute for   prices di tengah inflasi inti   pokok agar dapat berjalan   kartu. Tulus menyampaikan
            Development of Economics and   yang terjaga lebih rendah dan   dengan baik. Dengan   klausula baku tersebut tidak
            Finance (Indef), Tauhid Ahmad   kelompok volatile food yang   pemantauan yang baik,   dapat diterapkan. Terakhir,
            dalam Virsem LPPI pada 4   mulai menurun,” ungkapnya   proses tersebut diharapkan   lemahnya payung hukum
            Agustus 2022.             dalam virtual seminar LPPI   tidak menyebabkan kelebihan   yang komprehensif mengenai
               Menurutnya, penyebab   tersebut.                barang atau menimbulkan   perlindungan data pribadi
            inflasi yang semakin tinggi   Inflasi IHK secara tahunan   konsekuensi yang   juga belum ada. “Belum
            dikarenakan persoalan     sebesar 4,94 persen lebih   menyebabkan inflasi atau   ada payung hukum yang
            kebijakan yang diputuskan   tinggi dibandingkan dengan   kenaikan harga barang.  komprehensif atur data
            pemerintah yaitu pelarangan   bulan sebelumnya. Akan                        pribadi,” ungkap Tulus.


          12  Edisi 189 / 2022 / Th.XVIII    www.stabilitas.id
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17