Page 83 - Stabilitas Edisi 185 Tahun 2022

ekhawatiran itu lambat pandemi Covid­19.
laun mulai terbukti. Ketika Tahun ini ketakutan publik itu mulai
pertama kali gelombang menampakkan bentuknya setelah ICW
Kkorban virus corona mulai melansir hasil risetnya. Secara umum
meninggi, pemerintah merespons hasil pemantauan ICW menunjukkan
dengan mengeluarkan aturan darurat bahwa lingkungan BUMN sangat rawan
untuk menangkal dampaknya ke akan terjadinya korupsi. Disebutkan
perekonomian. Tetapi banyak pihak yang jumlah kasus korupsi yang sudah masuk
memahami isinya sudah mengingatkan penyidikan aparat penegak hukum
bahwa aturan tersebut berpotensi mencapai 119 kasus dengan 340
memunculkan pelanggaran. tersangka. Tercatat ada 9 kasus pada
Memasuki tahun ketiga pandemi, apa 2016, 33 kasus pada 2017, 21 kasus
yang dikhawatirkan itu mulai terlihat. pada 2018, 20 kasus pada 2019, 27
Adalah Indonesia Corruption Watch kasus pada tahun 2020, dan 9 kasus
(ICW) sebuah lembaga non-pemerintah pada 2021.
yang fokus mengawasi praktik rasuah Dar 119 kasus korupsi di BUMN
itu melansir laporan kasus korupsi di tersebut negara menderita kerugian
perusahaan negara sepanjang 2016­ hingga Rp47,9 triliun. Turut ditemukan
2021. pula kasus suap yang mencapai Rp106,9
Berdasarkan laporan ICW yang terbit miliar dan nilai tindak pidana pencucian
Maret, selama penanganan pandemi uang sebesar Rp 57,86 miliar. Apabila
Covid­19, kasus­kasus korupsi di dilihat dari kerugian negara yang
lingkungan badan usaha milik negara ditimbulkan, dari 2016 hingga 2021, Egi Primayogha
(BUMN) tidaklah mereda. Negara negara telah merugi setidaknya sebanyak
justru mengalami kerugian terbesar Rp47,92 triliun. Kerugian itu dihasilkan
berkat kasus korupsi yang terjadi pada oleh sebaran sedikitnya 119 kasus
tahun 2020 dan 2021. “Ini menjadi korupsi yang telah disidik aparat penegak Kasus-kasus
ironis karena selama pandemi, BUMN hukum di lingkungan BUMN. korupsi yang
mendapatkan suntikan dana dari Peneliti ICW Egi Primayogha dalam marak ditemukan
pemerintah melalui program stimulus pernyataan resminya menilai kasus­
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kasus korupsi yang marak ditemukan menunjukkan
hingga Rp1.761 triliun. Belum lagi menunjukkan pentingnya pengawasan pentingnya
BUMN sebelumnya rutin mendapatkan terhadap dana PEN secara patut. Ini
Penyertaan Modal Negara (PMN) dikarenakan potensi penyelewengan pengawasan
yang dianggarkan lewat APBN,” tulis pada situasi darurat akan selalu terhadap dana PEN
pernyataan resmi ICW. ditemukan, utamanya karena adanya
Pada awal maa pandemic, pihak yang mencari celah untuk secara patut. Ini
pemerintah memang langsung mendapat keuntungan. dikarenakan potensi
merespons dengan mengeluarkan Disebutkan Egi, ICW menemukan
aturan darurat berupa Perpu Kebijakan bahwa sedikitnya terdapat 83 aktor penyelewengan pada
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem korupsi dengan latar belakang pimpinan situasi darurat akan
Keuangan untuk Penanganan Pandemi menengah di BUMN. Kemudian, ada 76
Corona Virus Disease 2019. Perpu itu pegawai/karyawan di BUMN terpantau selalu ditemukan.
kemudian menjadi Undang-Undang merupakan aktor korupsi di lingkungan
No.2 tahun 2020. BUMN. Di urutan keempat, 51 aktor
Sejak semula publik korupsi memiliki jabatan direktur di
mengkhawatirkan aturan tersebut BUMN. Di urutan terakhir, sedikitnya 40
diboncengi moral hazard dari pejabat. aktor korupsi di lingkungan BUMN dapat
Sebabnya beberapa pasal di dalamnya diklasifikasikan memiliki latar belakang
dianggap melegalkan praktik korupsi dan pekerjaan lainnya.
memberi imunitas kepada pemerintah “Berkaca pada hal di atas, muncul
dalam mengelola uang negara selama pertanyaan besar mengenai peran para

www.stabilitas.id Edisi No.185 / Tahun 2022 83