Page 84 - Stabilitas Edisi 185 Tahun 2022

BUMN INSIGHT

komisaris di BUMN yang tersandung merupakan akronim dari Amanah,
kasus korupsi. Komisaris salah satunya Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif,
bertanggungjawab untuk mengawasi dan Kooperatif. Diharapkan mulai
jalannya tata kelola BUMN. Peran sentral saat itu dengan konsep AKHLAK maka
tersebut semestinya dijalankan dengan kinerja para pegawai BUMN, semakin
maksimal,” kata Egi. berkembang hingga ke tataran global.
ICW juga menyoroti besarnya “Supaya AKHLAK ini bisa menjadi dasar
kerawanan korupsi di sektor perbankan. bagi setiap BUMN, untuk membentuk
Ini dapat disimpulkan setidaknya reputasinya masing-masing,” kata Erick.
dari temuan bahwa sektor perbankan
menduduki urutan pertama dengan Perhatian Serius
kasus korupsi tertinggi di lingkungan Mencermati berbagai kasus tersebut,
BUMN yang disidik sepanjang tahun ICW menilai perlu adanya perhatian
2016­2021 oleh aparat penegak hukum. yang lebih serius pada BUMN yang
Sektor perbankan mendominasi dengan masuk dalam bisnis sektor finansial
sedikitnya 38 kasus korupsi yang oleh lembaga­lembaga yang berwenang
ditindak. Kemudian, dilihat dari BUMN seperti KPK, OJK, Kementerian
mana yang tersandung kasus korupsi Keuangan, maupun BPK. Selain itu,
terbanyak, PT. Bank Rakyat Indonesia perlu disusun mekanisme evaluasi
(Persero) Tbk menempati posisi teratas terhadap alokasi pemberian PEN kepada
dengan total sedikitnya 15 kasus. BUMN. Mengingat maraknya korupsi
Di sektor perbankan sendiri, ICW serta besarnya kerugian negara yang
Toto Pranoto menemukan indikasi adanya kerawanan dihasilkan akibat kasus korupsi di
pada pengelolaan uang nasabah serta lingkungan BUMN selama pandemi.
penyaluran kredit. Mayoritas kasus “Mengingat pelaku korupsi di BUMN
Tidak dapat korupsi di sektor perbankan menjadikan didominasi oleh pejabat menengah
uang nasabah serta dana kredit sebagai
dan tinggi yang bekerjasama dengan
dipungkiri BUMN objek yang dikorupsi. sektor swasta, proses pemilihan untuk
ICW juga menemukan bahwa
hidup tidak dalam apabila sektor­sektor perbankan, sosial posisi direksi harus memasukkan aspek
integritas tinggi sebagai standar utama,”
dunia vakum. kemasyarakatan (seperti kasus­kasus yang jelas Egi.
Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah
Tetapi juga harus beririsan dengan asuransi), dan sektor perlu memperkuat peran komisaris
pasar modal disatukan ke dalam payung
berinteraksi dengan kategori ‘sektor finansial,’ kerugian dalam melakukan pengawasan, terutama
stakeholder yang negara yang dihasilkan sangatlah besar. terhadap proyek-proyek besar BUMN
yang rawan dikorupsi dengan melakukan
Tercatat terdapat sedikitnya 35 kasus
luas. Sepanjang dengan total kerugiannya menyentuh rekrutmen Komisaris BUMN yang
kultur belum bersih angka Rp 45,06 triliun. Sebagai profesional, cakap dan berintegritas
tinggi. Apabila pemerintah menjadikan
perbandingan, total kerugian negara
sepenuhnya maka yang ICW catat sepanjang 2016­2021 posisi komisaris BUMN sebagai
kemungkinan korupsi dana yang dikorupsi di lingkungan ajang membayar utang budi karena
sangat mungkin BUMN sedikitnya mencapai Rp47,92 jasa seseorang dalam proses politik
dan pemenangan pemilu, sulit untuk
triliun.
terjadi. Kondisi itu tentu memprihatinkan menghindari korupsi yang mengakar di
mengingat pada masa pemerintahan BUMN.
periode kedua Presiden Joko Widodo ini, Secara terpisah, pengamat BUMN
Kementerian BUMN terlihat menggebu- dari Universitas Indonesia (UI) Toto
gebu mempromosikan praktik tata kelola Pranoto sepakat bahwa maraknya
yang baik melalui akronim AKHLAK. tindakan korupsi yang dilakukan oleh
Menteri BUMN Erick Thohir Direksi BUMN dalam beberapa tahun
bahkan sejak awal 2021 silam terakhir diharapkan dapat menjadi
terus menggelorakan konsep yang perhatian lebih dari Erick Thohir.

84 Edisi No.185 / Tahun 2022 www.stabilitas.id