Page 87 - Stabilitas Edisi 185 Tahun 2022

epat setahun lalu, publik dan perusahaan negara tidak perlu
menaruh harapan besar mengalami ketakutan berlebihan
ketika Presiden Joko Widodo dalam menggunakan anggaran untuk
Tmengumumkan pembentukan pengadaan barang dan jasa. Sepanjang
lembaga penarik dana­dana investasi dilakukan secara akuntabel, bisa
demi mendorong pembangunan turut mencegah terjadinya korupsi.
infrastruktur. Tetapi harapan itu meredup “Sepanjang unsur­unsur pidana korupsi
ketika hingga kini belum ada gebrakan tidak terjadi, proses pengadaan barang
berarti dari lembaga yang dinamakan dan jasa tetap dapat dilaksanakan tanpa
Indonesia Investment Authority (INA) keraguan,” tegas Firli.
atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Sementara itu, Zukra Budi Utama,
itu. Pemerhati Manajemen SDM menilai
Saat pendiriannya, pengelola fakta ini merupakan anomali, karena
Sovereign Wealth Fund (SWF) a mengindikasikan keterputusan formulasi
la Indonesia ini, sudah digembar­ dan implementasi kebijakan dengan
gemborkan akan menarik investor tujuan kebijakan itu sendiri. Menurutnya,
kakap global untuk mendukung mega modifikasi model evaluasi kebijakan
proyek yang disiapkan pemerintah. CIPP (Context, Input, Process, Product)
tetapi setahun berlalu, belum ada satu bisa diterapkan untuk solusi masalah
pun pemilik dana besar yang mau diatas.
berinvestasi lewat INA. “Unsur C (context) di sini adalah
Menurut sumber yang mengetahui perlunya penelitian untuk meniadakan
masalah itu, masih mandeknya kesenjangan antara formulasi dan Masyita Crystallin
operasional INA itu disebabkan oleh implementasi dengan tujuan kebijakan
kekhawatiran yang meninggi terkait meniadakan korupsi, sedang unsur IPP
risiko hukum dari praktik bisnis yang digabung dalam satu kesatuan model
dilakukannya. “SWF itu masih belum yang dinamakan sebagai PCE (policy Artinya, proses due
ada pergerakan karena takut tersandung control engine), dengan I (input) adalah diligence supaya bisa
hukum. Ada isu berkembang mereka sistem terapan teknik simulasi LSS (logic sesuai dengan yang
takut dengan KPK dan BPK jika simulation system),” jelasnya.
kebijakan berdampak pada kerugian Peraih Program Doktoral Ilmu diinginkan investor.
karena investasi yang tidak sesuai,” Manajemen Universitas Negeri Jakarta Selama belum deal
ungkap sumber Stabilitas di lingkungan itu mengungkapkan, terapan PCE dalam
Kementerian Keuangan. evaluasi kebijakan ketenagakerjaan dan close belum
Ketakutan ini mirip dengan kejadian di perusahaan menemukan 52 persen bisa dikasih tahu,
beberapa tahun lalu ketika para pejabat implementasi berisiko perselisihan yang
di daerah yang takut mengeksekusi membutuhkan mekanisme kendali proses yang jelas INA bisa
anggaran karena takur diaudit Komisi guna mengantisipasinya. investasi di BUMN
Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Secara praktis, lanjut Budi, PCE
Pemeriksa Keuangan (BPK). menjamin korupsi dapat diatasi sejak dan swasta, tetapi
Lembaga anti rasuah dan auditor awal mulainya proses korupsi berpotensi saat ini BUMN dulu.
negara ini memang menjadi momok muncul, sehingga pencegahan menjadi
bagi para pejabat yang mengelola dan suatu keniscayaan. : ekonom Indef Eko
menggunakan uang negara. Kedua Secara teoritis PCE fokus pada Listiyanto
lembaga ini juga sempat dianggap pertumbuhan berkesinambungan. Ciri
sebagai penyebab tidak mengalirnya khasnya mendahulukan efektifitas
dana pembangunan daerah, karena daripada efisiensi, sehingga progresif
takutnya kepala daerah tersangkut mengadaptasi perubahan global. Untuk
perkara korupsi. itu terapan PCE harus diikuti perubahan
Secara terpisah Ketua Komisi budaya dan perubahan sikap mental
Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahur seluruh karyawan.
meminta para pejabat pemerintahan Tanpa mekanisme kendali

www.stabilitas.id Edisi No.185 / Tahun 2022 87