Page 31 - Stabilitas Edisi 205 Tahun 2024

Pemahaman yang baik atas kompleksitas tantangan
ekonomi global dan domestik menjadi syarat mutlak yang harus
dimiliki Menteri Keuangan Prabowo Gibran. Pemahaman ini
penting berbagai program prioritas nasional dalam lima tahun
mendatang. Pasalnya, APBN turut terpengaruh dari situasi di
dunia internasional, misalnya aspek volatilitas harga minyak,
tingkat suku bunga acuan di berbagai negara, serta terkait ekspor
dan impor di perdagangan global.
Menguasai anatomi fiskal Indonesia adalah keharusan.
Bendahara negara harus bukan politikus tapi seorang teknokrat
yang juga memahami lanskap ekonomi politik nasional.
Dalam hal ini, satu tantangan utamanya ialah meningkatkan
rasio perpajakan agar setara dengan negara-negara kawasan.
Peningkatan rasio pajak akan beririsan dengan dua hal, korporasi
besar dan usaha informal.
Menaikkan rasio pajak bisa dengan intensifikasi
dan ekstensifikasi. Intensifikasi pajak adalah dengan
mengoptimalkan penggalian penerimaan pajak terhadap objek
dan subjek pajak yang sudah tercatat atau terdaftar dalam
administrasi perpajakan serta hasil pelaksanaan ekstensifikasi
wajib pajak. Intensifikasi pajak memerlukan pemahaman
akan operasi-operasi korporasi-korporasi besar dalam upaya
penghindaran pajak. Teknokrat dan orang yang paham
ekonomi politik Indonesia setidaknya bisa mengimbangi gerak
penghindaran pajak.
Kemudian ekstensifikasi pajak dilakukan dengan
pengawasan terhadap wajib pajak yang sudah memenuhi syarat
objektif dan subjektif, tetapi belum bisa mendaftarkan diri untuk maka dipastikan penarikan pajak untuk sektor-sektor lain yang
diberikan NPWP sesuai dengan peraturan perundang-undangan lebih formal dalam hal ini korporasi besar, dipastikan lebih
perpajakan. Sekali lagi, selain teknokrat yang paham dengan mudah.
formulasi hitung-hitungan untung rugi ekstensifikasi pajak, Kenapa ekstensifikasi dan intensifikasi perlu? Karena capaian
pemahaman ekonomi politik penting. rasio perpajakan Indonesia merupakan salah satu yang terendah
Hal tersebut beralasan karena ekstensifikasi akan di kawasan Asia Pasifik. Pada tahun 2021, rasio perpajakan
menimbulkan magnitudo besar apabila menyasar pada sektor Indonesia adalah 10,9 persen. Angka tersebut berada jauh di
informal seperti UMKM. Hal ini membutuhkan penanganan yang bawah rata-rata 29 negara Asia Pasifik lainnya sebesar 19,8
sangat hati-hati. Seperti diketahui, UMKM dengan peredaran persen. Bahkan, capaian itu juga berada di bawah sebagian besar
bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak negara Asia Tenggara lain, yakni Vietnam (18,2 persen), Filipina
mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) dengan tarif final (18,1 persen), Kamboja (18 persen), Thailand (16,4 persen),
0,5 persen. Singapura (12,6 persen), dan Malaysia (11,8 persen). Di samping
1
Misalkan terdapat satu UMKM dengan peredaran bruto itu, rasio perpajakan Indonesia 2021 tersebut kian alami tren
300 ribu per hari. Dalam 22 hari ada 6,6 juta peredaran bruto penurunan hingga 10,21 persen pada 2023 lalu atau menurun 0,69
atau dalam satu tahun terdapat 79,2 juta rupiah. Tarif pajak persen dalam dua tahun. 2
penghasilan final 0,05 persen adalah 396 ribu rupiah per tahun. Sosok Menteri Keuangan pilihan pemerintahan Prabowo-
Dalam berbagai kasus, angka ini jauh lebih kecil dibandingkan Gibran haruslah sosok yang gaul, paham lanskap ekonomi
dengan uang setoran ke ormas sekitar lapak dagangan yang Rp 3 global dan domestik. Sang Menteri Keuangan sekaligus juga
ribu per hari. sosok teknokrat yang paham ekonomi politik Indonesia. Hal-
Lebih lanjut, apabila terdapat 10 juta UMKM, maka dalam hal tersebut di atas adalah kriteria yang bisa dipertimbangkan
satu tahun akan menghasilkan PPh UMKM 3,96 triliun rupiah. untuk seorang Menteri Keuangan yang bisa mengawal program
Meski demikian, terdapat ongkos yang tidak kecil dalam pembangunan 2025-2029.*
menghimpun PPh tersebut di tengah informality sektor UMKM.
Namun apabila otoritas fiskal bisa mengaplikasikan penarikan 1 https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-and-pacific-indonesia.pdf
2 https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/ekonomi-indonesia-2023-racikan-tepat-
PPh final UMKM tanpa harus menimbulkan keributan publik, kebijakan#:~:text=Tercatat persen20realisasi persen20(sementara) persen20rasio persen20perpajakan,)
persen20sebesar persen2010 persen2C08 persen25.
www.stabilitas.id Edisi 205 / 2024 / Th.XVIII 31