Page 19 - Stabilitas Edisi 207 Tahun 2024
P. 19

dimana ketentuan ini diperluas, tidak
                                            hanya bagi Bank Sistemik, melainkan
                                            juga berlaku bagi Bank selain Bank
                                            Sistemik. Hal tersebut tercantum dalam
                                            POJK 5 Tahun 2024 tentang Penetapan
                                            Status Pengawasan dan Penanganan
                                            Permasalahan Bank Umum.
                                               Direktur Kepatuhan PT Bank
                                            Oke Indonesia Tbk. (DNAR) Efdinal
                                            Alamsyah mengatakan secara umum,
                                            bank melihat dampak positif yang akan
                                            dirasakan dari penerbitan aturan baru
                                            dari OJK itu. “Kami melihat OJK ingin
                                            mengantisipasi supaya tidak terjadi
                                            kasus penutupan bank seperti pada saat
                                            terjadinya krisis ekonomi di tahun-tahun
                                            sebelumnya,” katanya.
                                               Menurutnya, pelaksanaan recovery
                                            plan setiap tahunnya juga tidak terlalu
                                            menjadi masalah bagi bank. “Akan tetapi,
                                            untuk mencari investor baru sebagai
                                            salah opsi pemulihan merupakan hal   Efdinal Alamsyah
                                            yang tidak mudah untuk bank-bank di
                                            KBMI I,” tuturnya. Bank Oke sendiri saat
                                            ini masuk ke dalam kategori bank kecil   Kami melihat
                                            atau KBMI I.
                                               Otoritas telah mengelompokkan      OJK ingin
                                            bank-bank di Indonesia dalam empat    mengantisipasi
                                            kelas berdasarkan modal inti. Pertama
                                            adalah KBMI 1, yaitu bank dengan      supaya tidak terjadi
                                            modal inti sampai dengan Rp6 triliun,   kasus penutupan
                   danya regulasi terbaru dari   kedua adalah KBMI 2, dengan modal
                   OJK mewajibkan seluruh   inti lebih dari Rp6 triliun - Rp14 triliun.   bank seperti pada
                   bank untuk membuat       Selanjutnya ada KBMI 3, bank dengan   saat terjadinya
          ARencana Aksi Pemulihan           modal inti lebih dari Rp14 triliun – Rp70
          (Recovery Plan) yang harus dilaporkan   triliun, dan terakhir dan paling puncak   krisis ekonomi
          ke OJK paling lambat akhir November   adalah KBMI 4, yang diisi bank dengan   di tahun-tahun
          2024. Beberapa bank yang sebelumnya   modal inti lebih dari Rp70 triliun.
          dikecualikan dalam aturan sudah mulai   Efdinal memberikan gambaran     sebelumnya.
          bergerak utuk menyusun rencana aksi   bahwa dalam kasus mencari investor   Akan tetapi, untuk
          tersebut.                         untuk memenuhi ketentuan ambang       mencari investor
            Sebelumnya, berdasarkan UU No   batas kepemilikan saham publik atau
          9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan   free float 7,5 persen di pasar modal pada   baru sebagai salah
          Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU   2023 yang lalu saja cukup menantang dan   opsi pemulihan
          PPKSK) ketentuan mengenai Rencana   tidak mudah.
          Aksi (Recovery Plan) hanya berlaku bagi   “Untuk pemegang saham pengendali   merupakan hal
          Bank Sistemik. Menindaklanjuti amanat   [PSP] juga mungkin ada beberapa hal   yang tidak mudah.
          aturan tersebut, diterbitkan POJK No 14/  yang menjadi perhatian, karena PSP
          POJK.03/2017 tentang Recovery Plan   harus menempatkan dana di bank,
          bagi Bank Sistemik.               misalnya untuk PSP yang kepemilikannya
            Selanjutnya, UU P2SK melakukan   tidak signifikan, tentu tidak ingin
          pengkinian terkait Recovery Plan,   menanggung beban penempatan seluruh


                                                                              www.stabilitas.id   Edisi 207 / 2024 / Th.XIX 19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24