Page 23 - Stabilitas Edisi 207 Tahun 2024

erbankan memang menjadi meningkatkan permodalannya.
sektor yang selalu menjadi “Peningkatan modal pasti akan
perhatian ketika kondisi jadi dampaknya, tetapi tidak langsung.
Pperekonomian mulai berubah. Terutama buat bank-bank bermodal
Pun demikian saat bandul ekonomi kecil dan juga bank-bank BPD. Namun
global berayun secara cepat mengikuti ini bagus buat bank demi mengantisipasi
situasi yang terjadi belakangan ini. kondisi makro sekarang ini,” kata dia.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Saat ini menurut dia, perkonomian
mengakui bahwa kondisi perekonomian Indonesia juga belum sepenuhnya
global sedang tidak baik-baik saja. Untuk terlepas dari dampak krisis Covid-19
itu otoritas menerbitkan aturan baru yang dinyatakan usai dua tahun lalu.
berwujud POJK 5 tahun 2024 Tentang Nah, aturan ini keluar di saat yang cukup
Penetapan Status Pengawasan dan tepat agar tidak terjadi kegagalan bank
Penanganan Permasalahan Bank Umum di masa mendatang. “OJK tampaknya
Perbankan, sebagai urat nadi mengantisipasi dampak jangka panjang
perekonomian, tentu harus segera dari situasi makroekonomi sekarang ini
menyesuaikan kebijakan bisnisnya agar tidak membuat menyebabkan ada
regulasi aturan tersebut. Salah satu yang bank yang terdampak,” ujar Amin.
akan terlihat adalah dari sisi pencarian Terkait tuntutan peningkatan modal
dan penguatan permodalan. terutama bagi bank-bank yang bermodal
Mengapa modal? Dalam aturan minim, sejatinya sudah diserukan sejak
tersebut termaktub kewajiban tahun lalu. Kampanye yang paling Moch Amin Nurdin
menyiapkan rencana aksi pemulihan kentara terlihat pada bank-bank yang
(recovery plan). Jika ditelisik isinya, dimiliki oleh pemerintah daerah.
dalam aturan itu terdapat kewajiban Bagi Bank Pembangunan Daerah Peningkatan
bank untuk memenuhi instrumen (BPD), upaya peningkatan modal sudah
keuangan dalam mengubah jenis menjadi pekerjaan rumah yang dinilai modal pasti akan
kewajiban tertentu menjadi modal bank. makin berat ke depannya. Sebelumnya, jadi dampaknya,
Bank-bank dalam aturan itu OJK telah mewajibkan bank milik
disebutkan, setidaknya ada dua pemerintah daerah untuk memenuhi tetapi tidak
hal yang harus diperhatikan. Bank modal inti minimum (MIM) paling langsung. Terutama
harus memperhatikan ketahanan sedikit Rp3 triliun paling lambat 31
permodalannya berdasarkan analisis Desember 2024. Dalam catatan OJK, buat bank-bank
skenario dampak perubahan dari kondisi sebanyak 12 BPD yang belum memenuhi bermodal kecil
bank secara individu (idiosyncratic). batas minimum ketentuan modal inti Rp3
Selain itu juga harus melihat kondisi triliun tersebut. dan juga bank-
bank secara eksternal yang terjadi di Namun OJK telah memberi jalan bank BPD. Namun
pasar keuangan secara keseluruhan keluar bagi bank yang kesulitan
yang dapat bersifat domestik maupun memenuhi modal Rp3 triliun dengan ini bagus buat
internasional (market-wide shock). Bank mendorong mereka untuk bergabung bank, demi
juga harus menganalisis dan memitigasi atau berkonsolidasi dengan bank besar mengantisipasi
dampak penerbitan instrumen utang atau dalam bingkai Kelompok Usaha Bank
investasi yang memiliki karakteristik (KUB). Dengan bergabung dengan KUB kondisi makro
modal terhadap rentabilitas. bank dibolehkan bermodal Rp1 triliun. sekarang ini.
Ketetapan tersebut tentu saja akan Untuk upaya ini OJK juga
membuat langkah-langkah pemupukan mensyaratkan bank induk merupakan
modal akan kembali marak, terutama bank yang mumpuni dari sisi permodalan
bagi bank-bank yang tidak memiliki dan kinerja. Hal tersebut bertujuan agar
kemewahan modal yang besar. Menurut bank induk mempunyai komitmen dan
Moch Amin, senior faculty LPPI, meski mampu merealisasikan dukungan kepada
secara tidak langsung aturan ini akan anggota KUB dalam hal penguatan
menambah tuntutan bagi bank untuk permodalan dan likuiditas.

www.stabilitas.id Edisi 207 / 2024 / Th.XIX 23