Page 20 - Stabilitas Edisi 207 Tahun 2024

dana untuk keperluan pemulihan bank Aviliani menjelaskan, perbankan perlu
atau apa yang terjadi jika PSP tidak memperhatikan pengajuan PLJP/
mempunyai likuiditas yang memadai PLJPS kepada Bank Indonesia. PLJP
untuk keperluan ini,” ujar Efdinal. merupakan pinjaman jangka pendek
Sementara itu, terkait POJK baru yang diberikan BI kepada bank yang
ini, Direktur Bisnis Bank Banten Rodi mengalami kesulitan likuiditas jangka
Judo mengungkapkan bahwa pihaknya pendek. Ini diperuntukkan baik bagi
sedang mempelajari aturan tersebut bank konvensional atau bank syariah
lebih detil. Sehingga, ia tak mau banyak (PLJPS) dan merupakan bentuk fungsi
berkomentar terkait penerapannya. BI selaku lender of the last resort.
Rodi hanya bilang laporan-laporan Dalam proses pemberian PLJP/
semacam rencana aksi pemulihan PLJPS, Bank Indonesia memperkuat
sejatinya membantu bank menyelesaikan koordinasi dengan otoritas terkait baik
sebuah masalah. Apalagi, laporan sebelum maupun setelah pengajuan
semacam itu juga dievaluasi oleh OJK PLJP/PLJPS untuk memastikan proses
sehingga jika ada hal-hal yang harus pemberian PLJP/PLJPS dapat dilakukan
dibenahi bisa diselesaikan dengan lebih dengan cepat dan tetap menjaga prinsip
cepat. “Koordinasi kami dengan OJK pun kehati-hatian serta tata kelola yang baik.
menjadi sangat intens dan manajemen Selain itu bank juga harus
justru terbantu,” ujar Rodi. memperhatikan pengajuan permintaan
Berdasarkan ketentuan dari OJK, penempatan dana kepada LPS dan
bagi Bank yang telah melakukan kegiatan opsi pemulihan lain. “Kemudian,
Aviliani usaha sejak tanggal 31 Desember 2023, untuk pemulihan rentabilitas, lembaga
wajib menyampaikan Recovery Plan perbankan perlu mengkaji program
Untuk pemulihan kepada OJK untuk pertama kali paling efisiensi biaya, penjualan asset tetap,
lambat akhir November setelah satu
dan opsi pemulihan lain. Sedangkan,
rentabilitas, tahun sejak bank telah melakukan untuk part pemulihan kualitas aset, hal
lembaga perbankan kegiatan usaha. yang perlu diperhatikan yaitu terkait
restrukturisasi kredit dan hapus buku
Bank juga wajib menyampaikan
perlu mengkaji pemutakhiran recovery plan paling aset produktif,” jelas Aviliani.
program efisiensi lambat akhir bulan November bagi Dia juga menambahkan, ada dampak
biaya, penjualan pemutakhiran secara berkala, dan/ jangka pendek dan jangka panjang
penerapan POJK 5 tahun 2024 ini.
atau satu bulan setelah evaluasi dan
aset tetap, dan opsi pengujian (stress testing) berdasarkan Untuk dampak jangka pendek yaitu
lain. Sedangkan, kondisi tertentu yang akan berpengaruh lembaga perbankan bisa berhati-hati
signifikan bagi Bank.
dalam pengelolaan risiko. “Pengetatan
untuk part Ekonom Senior Indef Aviliani penyaluran kredit dan percepatan
pemulihan kualitas menjelaskan, ada empat hal yang strategi merger, akuisisi, atau likuidasi
bagi bank kecil juga menjadi dampak dari
perlu diperhatikan dalam pembuatan
aset, hal yang recovery plan. Empat hal tersebut yaitu penerapan aturan baru ini,” ucapnya.
Selain itu, dampak jangka pendek
perlu diperhatikan terkait pemulihan wajib, permasalahan lainnya seperti meningkatkan kualitas
likuiditas, pemulihan rentabilitas, dan
yaitu terkait pemulihan kualitas aset. kredit bagi perbankan dengan
“Untuk poin pemulihan wajib, hal
restrukturisasi yang perlu diperhatikan yaitu terkait peningkatan selektivitas dan penurunan
aktivitas perekonomian (UMKM).
kredit dan hapus penambahan modal bank yang menjadi Untuk dampak jangka panjangnya yaitu
buku. kewajiban PSP dan PSPT. Selain itu, peningkatan stabilitas sistem keuangan
(SSK), meningkatkan kepercayaan
perlu mengubah jenis kewajiban
tertentu menjadi modal bank yang nasabah, dan memicu peningkatan daya
menjadi kewajiban PSP dan PSPT atau saing. “Dampak jangka panjang ini juga
mengikutsertakan pihak lain,” katanya. bisa mengecilkan peluang terjadinya
Terkait permasalahan likuiditas, krisis pada perbankan dan pendekatan

20 Edisi 207 / 2024 / Th.XIX www.stabilitas.id