Page 67 - Stabilitas Edisi 215 Tahun 2025

anda-tanda krisis ekonomi
tampaknya mulai menyala.
Dan seperti pengalaman
Tsebelumnya, setiap muncul
situasi ekonomi yang mulai menghimpit,
saat itulah sektor usaha mikro akan
menjadi andalan.
Kondisi ekonomi yang mulai ketat
dengan banyaknya kasus kebangkrutan
perusahaan dan pemutusan hubungan
kerja, kembali menjadi tanda bahwa
sektor usaha mikro kecil dan menengah
(UMKM) kembali menjadi tumpuan.
Namun kali ini tampaknya akan ada
tantangan tambahan.
Sektor ini tak pelak juga terimbas
kondisi ekonomi yang makin sulit saat ini
sehingga dinilai perlu ada ekstra uluran
tangan dari pemerintah. Salah satu
yang dibutuhkan adalah pembiayaan.
Pemerintah tampaknya sudah mulai
menginisiasi pengelolaan pembiayaan Bank Himbara, Bank Pembangunan
UMKM dengan membuatnya lebih
banyak lembaga yang mengurusi. Daerah, hingga lembaga keuangan mikro
Pemerintahan baru yang dipimpin akan dioptimalkan melalui integrasi data
Prabowo Subianto telah memisahkan dan reformasi pembiayaan berbasis risiko
antara pengurusan sektor koperasi
dengan UMKM lewat kebijakan yang lebih akurat dan adil.
pemisahan Kementerian Koperasi dan
UMK menjadi dua lembaga terpisah.
Salah satu tujuannya agar klaster Helvi Moraza, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan
pembiayaan UMKM lebih variative. Menengah (UMKM)
Pemerintah mengakui bahwa
masih banyak pelaku UMKM yang sulit
mendapatkan pembiayaan, dengan
berbagai kondisi dan penyebannya. Berdasarkan Statistik Sistem Keuangan usaha rakyat (KUR). Dari total itu,
Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Indonesia (SSKI) pada Januari 2025 rasio pemerintah akan mengalokasikan 60
Menengah (UMKM) Helvi Moraza, kredit UMKM baru mencapai 19,84 persen dari penyaluran KUR untuk sektor
mengatakan sebanyak 69,5 persen persen atau Rp1.592 triliun dari total produksi dengan jumlah debitur baru
pelaku usaha UMKM masih belum bisa kredit perbankan Rp8.024 triliun pada mencapai 2,34 juta sedangkan debitur
mengakses kredit perbankan. “Padahal, Desember 2024. graduasi menyasar kepada 1,17 orang.
43,1 persen UMKM masih menyatakan Padahal, kajian kantor akuntan Kementerian UMKM berjanji akan
membutuhkan kredit untuk ekspansi dan publik Ernst & Young’s (EY) pada 2023 mendorong optimalisasi penyaluran
peningkatan produktivitas,” kata Helvi menyatakan UMKM akan membutuhkan kredit perbankan kepada pelaku usahan.
dalam keterangan tertulis, akhir Mei dana mencapai Rp4.300 triliun Helvi mengatakan, kementeriannya
2025 lalu. pada 2026 mendatang. Sementara juga akan terus memperkuat peran
Ia mengungkapkan beberapa faktor ketersediaannya saat ini hanya Rp1.900 perbankan dan lembaga keuangan
penyebab mandeknya jumlah pengakses triliun. “Artinya terdapat kesenjangan untuk menggenjot pembiayaan produktif
kredit perbankan. Misalnya status pembiayaan yang cukup besar,” kata dia. terutamanya untuk UMKM. “Bank
Sistem Layanan Informasi Keuangan Pemerintah sejatinya memiliki dana Himbara, Bank Pembangunan Daerah,
(SLIK) yang belum memadai, kurangnya Rp300 triliun untuk UMKM tahun ini hingga lembaga keuangan mikro akan
agunan, hingga tingginya suku bunga. yang disiapkan dalam program kredit dioptimalkan melalui integrasi data dan

www.stabilitas.id Edisi 215 / 2025 / Th.XX 67