Page 63 - Stabilitas Edisi 215 Tahun 2025

engan penduduk mencapai
lebih dari 282 juta jiwa dan
sebaran pulau yang sangat
Dluas, inklusi keuangan
menjadi tantangan Indonesia yang
mungkin tidak dihadapi negara lain.
Situasi itu juga menjadi perhatian dari
otoritas keuangan.
Pada survei terakhir, diketahui bahwa
indeks inklusi keuangan Tanah Air
mencapai 80,51 persen. Angka ini tentu
masih jauh dari target yang sebelumnya
ditetapkan oleh pemerintahan Prbowo
Subianto.
Pemerintah menargetkan tingkat
inklusi keuangan nasional mencapai
91 persen pada 2025 dan 93 persen
pada 2029, sebagaimana tercantum
dalam RPJMN 2025–2029. “(Bahkan
pemerintah) Menargetkan tingkat inklusi
keuangan mencapai 98 persen pada
2045 juga,” ungkap Deputi Bidang Untuk itu, panduan dan dukungan yang
Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi
Digital Kementerian Koordinator lebih jelas dari perwakilan pemerintah
Perekonomian Ali Murtopo Simbolon daerah yang berada di garis depan inklusi
Kementerian mengakui tugas berat keuangan juga sangat diperlukan
dalam mendongkrak inklusi keuangan.
Oleh karena itu pihaknya akan
memprioritaskan menjangkau kelompok
masyarakat yang selama ini kurang
terlayani. Seperti kelompok perempuan,
penyandang disabilitas, pelaku usaha Ali Murtopo Simbolon, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Perekonomian
(UMKM), serta masyarakat di daerah
terpencil, terdepan, dan tertinggal. Layanan Keuangan untuk Kelompok itu juga menjadi implementasi nyata
Kelompok masyarakat tersebut Sasaran’. Dokumen ini disusun atas dari amanat pemerintah, Bank Indonesia
seringkali menghadapi kekurangan kerja sama antara Dewan Nasional (BI), dan OJK untuk bekerja sama
akses terhadap infrastruktur digital Inklusi Keuangan (DNKI) dengan Tony dalam merumuskan, memantau, dan
publik yang memadai dan pengetahuan Blair Institute. Kajian tersebut berfungsi mengevaluasi strategi literasi dan inklusi
mengenai produk keuangan yang dapat sebagai alat implementasi dasar untuk keuangan secara terkoordinasi dan
meningkatkan penghidupan. “Untuk itu, mendukung percepatan inklusi keuangan terintegrasi.
panduan dan dukungan yang lebih jelas dan kepemilikan rekening, sejalan Selain itu, juga dilakukan peluncuran
dari perwakilan pemerintah daerah yang dengan arahan pemerintah. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)
berada di garis depan inklusi keuangan Kajian tersebut memberikan strategi yang dikembangkan oleh Dewan
juga sangat diperlukan,” kata Ali. yang ditargetkan untuk tujuh segmen Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang
Guna membantu OJK dan pelaku populasi utama guna memastikan setiap bekerja sama dengan OJK, Bappenas,
industri keuangan di Indonesia program inklusi keuangan baik yang RISE, dan pemangku kepentingan.
meningkatkan literasi dan inklusi diorkestrasi oleh pemerintah pusat Pengukuran komprehensif yang
keuangan di Tanah Air, pemerintah atau daerah dapat dirancang dengan dibangun berdasarkan dimensi usage,
pun baru saja meluncurkan dokumen tepat dan selaras dengan kondisi, availability, dan depth of financial access.
referensi bertajuk ‘Kajian Pemetaan kebutuhan, dan aspirasi unik masing- Adapun IKAD telah diintegrasikan ke
Inklusi Keuangan: Percepatan Akses masing kelompok masyarakat. Inisiatif dalam Strategi Nasional Inklusi Keuangan

www.stabilitas.id Edisi 215 / 2025 / Th.XX 63