Page 61 - Stabilitas Edisi 215 Tahun 2025

“Ini juga bisa mengubah proses bisnis
di luar kontrak polis. Sebab konsumen
sudah menandatangani kontrak polis di
awal, namun OJK bisa mengeluarkan
aturan mengenai kenaikan iuran maupun
ketentuan lainnya,” terang Sekretaris
Eksekutif YLKI Rio Priambodo,
Rio mengatakan aturan ini cenderung
berpihak pada pelaku usaha dan YLKI
mempertanyakan keberpihakan OJK
terhadap konsumen. Aturan ini akan
membuat konsumen berpikir ulang
mengenai kelanjutan asuransi atau
bahkan mengakhiri polis.

Pro-Kontra
Sementara itu, pengamat asuransi
dan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen
Risiko dan Asuransi (STIMRA), Abitani
Barkah Taim, menilai regulasi yang
mengatur penyelenggaraan produk
asuransi kesehatan memiliki dampak Dari sisi bisnis dan literasi berasuransi
positif dan negatif bagi industri.
Menurut dia, skema co-payment ini masyarakat konsumen, SEOJK No. 07/2025
masih cocok diterapkan di Indonesia. justru berpotensi mereduksi minat
Pasalnya, skema tersebut hanya akan masyarakat untuk berasuransi, artinya
diterapkan pada produk asuransi
sukarela, yang artinya pemegang polis menggerus ratio asuransi di Indonesia.
bisa memilih sesuai kebutuhannya. “Dan
kemungkinan besar akan ada penurunan
tarif asuransi kesehatannya. Dari sudut Tulus Abadi, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia
klaim, peserta harus membayar 10
persen dari biaya rawat jalan maksimal
Rp300 ribu dan rawat inap maksimal
Rp3 juta,” ucap Abitani.
Meski begitu, Abitani menambahkan,
adanya skema co-payment diperkirakan asuransi kesehatan. Ia mengatakan, transparan dan tepat kepada nasabah.
dapat mendorong peserta atau pemegang inflasi medis dan kenaikan biaya klaim Dalam penjelasan SEOJK disebutkan
polis untuk membeli produk asuransi yang terus meningkat justru lebih besar bahwa tujuan pengaturan co-payment
Hospital Cash Plan (HCP) guna menutup dibandingkan kontribusi co-payment adalah untuk mencegah moral hazard
biaya co-payment. “Tetapi ada potensi yang harus ditanggung peserta. “Co- dan mengurangi risiko overutilisasi
peserta membeli produk asuransi HCP payment ini bisa menjadi nilai tambah layanan kesehatan oleh peserta. Dengan
untuk menutup co-payment rawat bila dibarengi dengan peningkatan demikian, diharapkan peserta menjadi
inapnya,” imbuhnya. Diketahui, asuransi layanan yang lebih cepat dan efisien,” lebih bijak dalam memanfaatkan
HCP merupakan produk asuransi ujar Irvan. asuransi kesehatan, dan premi menjadi
individu tambahan yang memberikan Ia juga menilai aturan ini lebih terjangkau.
manfaat berupa santunan harian memberikan ruang fiskal bagi OJK telah melarang penerbitan
rawat inap jika tertanggung menjalani perusahaan asuransi untuk memperluas produk asuransi kesehatan tanpa skema
perawatan di rumah sakit. edukasi dan literasi keuangan co-payment. Namun, perusahaan
Pengamat asuransi Irvan Rahardjo masyarakat. Irvan menegaskan asuransi dan asuransi syariah
menilai kebijakan ini tidak akan pentingnya perusahaan asuransi diperbolehkan menyediakan beberapa
menurunkan minat masyarakat membeli menjelaskan kebijakan ini secara opsi co-payment bagi nasabah.*

www.stabilitas.id Edisi 215 / 2025 / Th.XX 61