Page 60 - Stabilitas Edisi 215 Tahun 2025

oleh OJK karena merupakan bentuk
konkret moral hazard oleh industri
asuransi.
YLKI menilai aturan terbaru OJK ini
belum menjawab persoalan konsumen
asuransi kesehatan dan lebih berpihak
pada pelaku usaha. Aturan itu dinilai
malah mereduksi dan menyudutkan hak-
hak konsumen asuransi.
SEOJK No. 7/2025 menurutnya
juga dapat menjadi preseden buruk
bagi asuransi sosial seperti JKN. Sebab,
JKN bisa mengadopsi substansi SEOJK
tersebut dengan menerapkan sistem
cost sharing atau urun biaya. Jika hal
ini diterapkan pada sistem JKN, maka
menjadi kebijakan yang kontraproduktif
karena menghilangkan filosofi asuransi
sosial itu sendiri.
“Dari sisi bisnis dan literasi
berasuransi masyarakat konsumen,
SEOJK No. 07/2025 justru berpotensi
mereduksi minat masyarakat untuk
berasuransi, artinya menggerus ratio
asuransi di Indonesia,” ujar Tulus.
aturan baru tersebut tidak adil karena Efek negatif yang bisa ditimbulkan
terlalu berpihak pada industri asuransi. itu tentu akan menambah berat upaya
Aturan tersebut masih Sebaliknya, kebijakan ini malah industri yang tengah memulihkan
bisa diterapkan karena mereduksi hak-hak konsumen sebagai reputasi dan membangkitkan minat
hanya akan diterapkan pemegang polis. “Kami menduga dalam masyarakat yang sedang menurun akibat
pada produk asuransi proses pembuatan SEOJK No. 7/2025 kasus-kasus besar seperti gagal bayar
sukarela, yang artinya tersebut tidak melibatkan representasi hingga korupsi.
pemegang polis lembaga konsumen. Sebaliknya hanya Oleh sebab itu, Tulus bersama
bisa memilih sesuai melibatkan kalangan industri asuransi Forum Konsumen Berdaya Indonesia
kebutuhannya. saja,” ujar Tulus. menolak keras SEOJK tersebut, bahkan
Menurutnya, ketentuan ini absurd mendesak OJK agar segera membatalkan
jika diklaim sebagai upaya mengurangi atau mencabut aturan yang justru anti
moral hazard konsumen yang sering terhadap perlindungan konsumen jasa
melakukan over-utilitas. Ia berpendapat asuransi serta kontraproduktif terhadap
justru yang kerap melakukan dugaan keberlanjutan industri asuransi. “SEOJK
tindakan moral hazard adalah industri No. 7/2025 juga kontraproduktif
asuransi, yakni menolak hak-hak terhadap tupoksi OJK yang secara
konsumen yang mengajukan klaim historis-normatif bertujuan melindungi
dengan berbagai macam dalih. konsumen jasa keuangan di Indonesia,”
Dalih tersebut umumnya imbuhnya.
diselundupkan dalam kontrak perjanjian Terpisah, Yayasan Lembaga
atau polis dengan bentuk klausula baku. Konsumen Indonesia (YLKI), mengatakan
Padahal dalam UU No. 8 Tahun 1999 pihaknya akan memperjuangkan hak-hak
tentang Perlindungan Konsumen, praktik konsumen asuransi. Menurut lembaga itu
klausula baku dilarang dan merupakan aturan itu dinilai merugikan konsumen
tindak pidana. Menurutnya, praktik yang sudah terlanjur meneken kontrak
klausula baku seharusnya direformasi polis dengan pihak asuransi.

60 Edisi 215 / 2025 / Th.XX www.stabilitas.id