Page 56 - Stabilitas Edisi 215 Tahun 2025
P. 56

koordinasi manfaat atau coordination of
                                                                               benefit dengan BPJS Kesehatan. Dengan
                                                                               kata lain, produk asuransi tersebut
                                                                               bisa dikaitkan atau berkorelasi dengan
                                                                               program MBG dari pemerintah.
                                                                                  Akan tetapi Direktur Center of
                                                                               Economic and Law Studies (Celios)
                                                                               Bhima Yudhistira mengaku keberatan
                                                                               terhadap wacana penerapan asuransi
                                                                               dalam program MBG. Menurutnya,
                                                                               pendekatan asuransi tidak sesuai dengan
                                                                               semangat MBG sebagai program bantuan
                                                                               sosial. Dirinya menilai langkah tersebut
                                                                               justru berpotensi membebani anggaran
                                                                               serta mengurangi manfaat yang diterima.
                                                                                  Dirinya menekankan seharusnya
                                                                               prioritas utama pemerintah adalah
                                                                               menjamin tidak terjadi kasus keracunan
                                                                               makanan di kalangan penerima
                                                                               manfaat MBG. Dia mengingatkan aspek
                                                                               pengawasan makanan sewajarnya
          Seharusnya prioritas utama pemerintah                                menjadi tanggung jawab negara dan
          adalah menjamin tidak terjadi kasus                                  didanai oleh Anggaran Pendapatan dan
                                                                               Belanja Negara (APBN).
          keracunan makanan di kalangan                                           Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim
          penerima manfaat MBG. Aspek                                          Akbar menilai pelaksanaan program
                                                                               MBG masih jauh dari harapan dan
          pengawasan makanan sewajarnya                                        berpotensi menjadi persoalan serius jika
          menjadi tanggung jawab negara.                                       tidak segera dievaluasi. Ia menegaskan
                                                                               kualitas pelaksanaan di lapangan,
                                                                               khususnya di Nusa Tenggara Barat
          Bhima Yudhistira, Pengamat Ekonomi                                   (NTB), menunjukkan banyak kelemahan,
                                                                               baik dari sisi penyediaan maupun
                                                                               pengawasan. “Saya melihat ini seperti
                                                                               bom waktu. Program makan bergizi
          menyelenggarakan MBG, Sarjana     keracunan makanan atau kecelakaan   gratis realisasinya tidak seperti yang kita
          Penggerak Pembangunan Indonesia   kerja,” kata Ogi.                  harapkan. Di NTB, tempat saya turun
          (SPPI), maupun risiko terhadap satuan                                langsung, dari 30 Satuan Pelayanan
          pelayanan pemenuhan gizi,” kata Ogi.  Pro-Kontra                     Pemenuhan Gizi, sekitar 40 persen
            Ogi menyebutkan sekarang ini       Pelaku industri tentu girang bukan   kondisinya masih asal-asalan,” ungkap
          OJK sedang melakukan koordinasi   kepalang menanggapi kemungkinan    Muazzim, awal Mei 2025.
          dengan asosiasi dan menyampaikan   itu. PT Asuransi BRI Life atau BRI Life   Muazzim mengaku menyaksikan
          proposal untuk mendapat dukungan   menyatakan membuka peluang untuk   sendiri kualitas makanan yang
          dari industri asuransi terhadap program   melakukan sinergi atau kolaborasi   disajikan dalam program MBG sangat
          MBG termasuk nantinya membicarakan   dalam mendukung program prioritas   memprihatinkan. Nasi yang disediakan
          masalah besaran pertanggungan atau   pemerintah yakni program MBG.   keras, buah yang diberikan ditemukan
          santunan yang diberikan serta besaran   Kepala Divisi Perencanaan Strategis   mengandung ulat hingga membuat
          premi yang harus dibayarkan. “Tapi   BRI Life Muhamad Fathonny Kusmadi   siswa yang menerima makanan tersebut
          kita ingin memastikan besarnya premi.   menyebutkan melalui produk asuransi   berteriak ketakutan. Selain kualitas
          Karena ini menyeluruh mungkin tidak   kesehatan yang dimiliki yakni   makanan, Muazzim juga menyoroti
          terlalu besar sehingga bisa memenuhi   Asuransi Professional Managed Care   realisasi anggaran program yang
          harapan bagi risiko-risiko untuk   memungkinkan untuk dilakukan      dinilainya masih sangat rendah. Dari


         56   Edisi 215 / 2025 / Th.XX    www.stabilitas.id
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61