Page 59 - Stabilitas Edisi 215 Tahun 2025

asyarakat Tanah Air akan
menghadapi tambahan
beban atas penggunaan
Mjasa proteksi ketika
melakukan klaim setelah otoritas
menerbitkan aturan yang akan berlaku
mulai tahun depan. Nasabah asuransi
harus menyiapkan setidaknya 10 persen
dari setiap klaim yang dia ajukan kepada
perusahaan asuransi
Awal Juni, Otoritas Jasa Keuangan
menerbitkan Surat Edaran OJK (SEOJK)
Nomor 7 Tahun 2025 terkait tata kelola
bisnis asuransi yang salah satunya
mengatur mekanisme co-payment.
Aturan itu menegaskan adanya sistem
berbagi biaya antara perusahaan
asuransi dengan nasabah. Melalui
skema ini, perusahaan asuransi tidak lagi
menanggung seluruh klaim kesehatan
yang diajukan oleh pemegang polis.
Sebagian biaya akan menjadi tanggung Kalau inflasi medis diperkirakan 16,5
jawab nasabah sesuai dengan batasan
yang telah ditentukan. persen pada 2025, ditambah inflasi umum
Regulasi ini disambut pelaku usaha mungkin sekitar 20 persen. Tanpa co-
karena dinilai akan menekan premi payment, premi akan naik setara itu. Tapi
asuransi yang dikenakan perusahaan
kepada nasabah. Ketua Dewan Pengurus dengan co-payment, kenaikannya bisa
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), ditekan jadi hanya 10–15 persen.
Budi Tampubolon, mengatakan bahwa
skema co-payment dapat menekan
kenaikan tarif premi sehingga lebih Iwan Pasila, Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian,
terjangkau. “Kalau klaim naik, itu PDP OJK
memberatkan kami. Tapi pada akhirnya
juga akan membebani masyarakat karena
premi akan terus naik,” tegas Budi.
Skema co-payment akan mulai perusahaan,” ujar Iwan dalam FGD dibayar nasabah. “Kalau inflasi medis
berlaku pada 1 Januari 2026. Namun, bersama media di Plataran Menteng, diperkirakan 16,5 persen pada 2025,
bagi pekerja yang mendapat asuransi Jakarta, Juni lalu. ditambah inflasi umum mungkin sekitar
kesehatan dari perusahaan, OJK Namun, skema ini tetap memiliki 20 persen. Tanpa co-payment, premi
memastikan bahwa co-payment dapat batas. Misalnya, perusahaan hanya akan akan naik setara itu. Tapi dengan co-
ditanggung oleh pemberi kerja. menanggung co-payment karyawan payment, kenaikannya bisa ditekan jadi
Deputi Komisioner Pengawas untuk tiga kali klaim dalam setahun. hanya 10–15 persen,” jelas Iwan.
Perasuransian, Penjaminan, dan Selebihnya, biaya akan dibebankan
Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila, kepada karyawan. Menurut Iwan, Nasabah Tidak Diajak
mengatakan bahwa OJK mendorong skema co-payment ini juga berpotensi Akan tetapi aturan itu tidak
kerja sama antara perusahaan asuransi menekan inflasi medis nasional yang saat mendapatkan sambutan serupa dari
dan perusahaan pemberi kerja ini mencapai 10,1 persen pada 2024, nasabah. Malah organisasi konsumen
untuk menanggung co-payment bagi jauh di atas rata-rata global sebesar 6,4 asuransi menilai nasabah tidak dilibatkan
karyawan. “Iya, co-payment karyawan persen. dalam penyusunan regulasi tersebut.
bisa ditanggung perusahaan. Kami Ditambahkan skema ini juga dapat Ketua Forum Konsumen Berdaya
minta asuransi bekerja sama dengan memperlambat kenaikan premi yang Indonesia, Tulus Abadi, mengatakan

www.stabilitas.id Edisi 215 / 2025 / Th.XX 59