Page 69 - Stabilitas Edisi 215 Tahun 2025

Sementara itu, Kementerian
Keuangan juga tampak ingin
berkontribusi dalam mengurai masalah
pembiayaan untuk UMKM itu. Menteri
Keuangan Sri Mulyani meminta kepada
Badan Layanan Usaha (BLU) di bawah
instansinya, yakni Pusat Investasi
Pemerintah (PIP) untuk mengubah bisnis
modelnya. Hal ini sebagai upaya untuk
menjangkau jutaan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM) yang belum
mendapatkan akses pembiayaan. “Kita
selalu mengatakan jumlah UMKM ada
64 juta, yang bisa akses kredit berapa
persen, yang belum mendapatkan akses
sekian persen. Itu jumlahnya jutaan,”
kata dia.
Di sisi lain Sri Mulyani menekankan
dalam menentukan bisnis model,
perlu melihat kapasitas PIP, hubungan
dengan lembaga intermediari atau
langsung ke UMKM, dan kemampuan Korea Selatan mampu menjadi negara maju
dari manajemen risiko PIP. Dia juga
mencatat setidaknya terdapat 29,2 juta karena peran UMKM-nya. Upaya Korea
UMKM yang tidak mampu mengakses Selatan dalam mendukung UMKM adalah
pembiayaan. dengan melakukan skema pembiayaan bagi

Belajar dari Korea startup dan UMKM oleh Korean Financial
Sebelumnya, terkait minimnya Services Commission.
pembiayaan UMKM ini pun diingatkan
oleh Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional atau Badan Eka Candra Buana, Deputi Perencanaan Makro Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas
(PPN/Bappenas). Bappenas mencatat,
peran sektor keuangan sebagai sumber Deputi Bidang Perencanaan Makro melakukan skema pembiayaan bagi start-
pembiayaan UMKM masih sangat minim Pembangunan Kementerian PPN/ up dan UMKM oleh Korean Financial
di Indonesia, bila dibandingkan negara Bappenas Eka Candra Buana saat Services Commission. Pendanaan untuk
lainnya. berbicara dalam BRI Microfinance UMKM melalui program Innovation
Menilik data Bappenas, proporsi Outlook 2025, Januari silam. Venture Capital Fund, serta kebijakan
kredit UMKM di Indonesia hanya Eka menceritakan, Indonesia banyak yang mendorong perbankan untuk
mencapai 19,6 persen. Ini lebih rendah belajar terkait pembiayaan sektor meningkatkan pinjaman kepada UMKM
dari Korea Selatan sebesar 81 persen, keuangan untuk UMKM pada Korea dan mengurangi pinjaman rumah tangga.
Jepang 66 persen, Selandia Baru 60 Selatan. Di negara tersebut pada 1960 Selanjutnya, di Malaysia
persen, Malaysia 51 persen. Kemudian, kondisi negara tersebut sama seperti memfasilitasi layanan bagi UMKM
Thailand 50 persen, Swedia sebesar Indonesia. Namun saat ini, kondisi untuk pengajuan dan konsultasi kredit.
40 persen, Singapura 39 persen, dan negara tersebut jauh lebih melesat dari Menyediakan alat penilaian dan
Australia 29 persen. Indonesia. Korea Selatan saat ini sudah pemeringkatan berdasarkan daya saing
Indonesia harus belajar dari negara masuk jadi kategori negara maju. dan kinerja UMKM. Menyediakan biro
lain yang pembiayaan untuk UMKM Menurutnya, Korea Selatan mampu khusus perkreditan UMKM dan Lembaga
atau fasilitas pemberian kreditnya menjadi negara maju karena peran Penjamin Kredit, dan portal informasi
cukup tinggi. “Contohnya seperti Korea UMKM-nya. Upaya Korea Selatan dalam bagi UMKM, termasuk terkait program
Selatan, Jepang ini sangat tinggi,” tutur mendukung UMKM adalah dengan pemerintah dan akses pembiayaan.*

www.stabilitas.id Edisi 215 / 2025 / Th.XX 69