Page 70 - Stabilitas Edisi 202 Tahun 2024

Amin memaklumi langkah tersebut
menjadi usaha minimal otoritas dalam
mengerem keberingasan penjahat
bidang perjudian. Menurut dia, langkah
pemblokiran setidaknya jadi upaya
strategis yang bisa diakukan otoritas.
“Karena biasanya mereka ini selalu akan
punya cara-cara baru untuk membuka
kesempatan menyalurkan uang haram
tersebut ya. Kalau kemudian dikaitkan
dengan yang terjadi saat ini ya. Ini kan
sama saja,” ujar Amin.
Terkait modus pencucian uang, dia
mengakui bahwa sektor keuangan selalu
terkait dengan praktik tersebut. Memang
harus diakui, dalam modus pencucian
uang selalu melibatkan perbankan,
kemudian pindah ke asuransi, kemudian
pindah ke multifinance, dan pidah ke
tempat lain lagi.

Mempertajam
Tahun lalu OJK sudah menerbitkan
aturan No. 8 Tahun 2023 tentang
Penerapan Program Anti Pencucian
Uang, Pencegahan Pendanaan
Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan
Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
di Sektor Jasa Keuangan. Sebelumnya,
OJK juga telah memiliki POJK No. 39
tahun 2019 tentang Penerapan Strategi
Anti­Fraud yang sejauh ini telah mampu
meminimalkan potensi terjadi fraud di
diharapkan pemberantasan judi online sistem perbankan.
Perbankan didesak di Indonesia dapat berjalan lebih efektif Terbaru, OJK menerbitkan POJK
memblokir rekening dan masif. Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan
tertentu yang Langkah otoritas tersebut memang Tata Kelola bagi Bank Umum. Penerapan
terindikasi money patut diapresiasi meski dinilai belum tata kelola yang baik merupakan hal yang
laundering terkait cukup mengempiskan praktik judi online sangat fundamental dalam pengelolaan
praktik judi. Bank yang makin mengkhawatirkan. Menurut kegiatan usaha suatu bank untuk
juga diminta untuk Senior Faculty LPPI, Moch Amin Nurdin dapat berkembang secara sehat dan
melaporkan kepada mengatakan aturan OJK memang akan berkelanjutan dengan mengedepankan
institusi pengawas efektif, tetapi hanya sesaat karena tidak nilai, etika, prinsip, dan menjunjung
tinggi integritas.
menuntaskan akar permasalahan. “Nah,
Tindak Pidana yang harus diselesaikan itu kan akar Sebagaimana Undang­Undang
Pencucian Uang permasalahannya. Entah itu penyebab, Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan
(TPPU) entah itu kondisi, entah itu ruang dan Pemberantasan Tindak Pidana
gerak. Ya entah itu semua yang menjadi Pencucian Uang (TPPU) dan Undang-
peluang terjadinya judi online. Kalau Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
kemudian ini bisa diberantas total, saya Pengembangan dan Penguatan Sektor
rasa sih agak sulit juga,” kata dia kepada Keuangan (UU P2SK), OJK bekerja sama
Stabilitas. dengan kementerian dan lembaga terkait

70 Edisi 202 / 2024 / Th.XVIII www.stabilitas.id