Page 51 - Stabilitas Edisi 203 Tahun 2024
P. 51
eringkali terjadi di dunia
usaha, regulasi yang ada sudah
tertinggal dengan perkembangan
Spraktik bisnis yang sangat
dinamis. Begitu pula yang terjadi di
industri asuransi ketika beberapa aturan
dinilai sudah tidak sesuai kebutuhan,
dan dianggap membutuhan sebuah
penyegaran.
Dan untuk mengejar ketertinggalan
tersebut, Otoritas Jasa Keuangan terus
memacu pertumbuhan industri dengan
beragam regulasi. Tidak cuma itu, aturan
juga ditujukan untuk mengokohkan dan
menguatkan industri asuransi.
Pada akhir tahun lalu, diterbitkanlah
Peraturan OJK (POJK) Nomor 20
Tahun 2023 tentang Produk Asuransi
yang Dikaitkan dengan Kredit atau
Pembiayaan Syariah dan Produk
Suretyship atau Suretyship Syariah.
Melalui POJK asuransi kredit ini wasit Ini yang mungkin belum tercover, jadi mau
OJK tampak jelas ingin melakukan
pembenahan terhadap persoalan yang tidak mau POJK ini harus kita terbitkan. Di
ada di pasar saat ini dan menghadirkan samping untuk memperbaiki permasalahan
inovasi produk yang berkembang. yang ada, juga untuk mengakomodir
Beleid yang ditetapkan pada 12
Desember 2023 dan diundangkan pada kebutuhan-kebutuhan di industri, terutama
13 Desember 2023 itu, menjelaskan soal di industri syariah.
tingginya tingkat eksposur risiko yang
ditanggung oleh produk asuransi yang
dikaitkan dengan kredit atau pembiayaan Muhammad Anshori, Analis Eksekutif Pengaturan
syariah. Risiko tinggi itu menjadikan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK
produk ini harus dikelola secara prudent.
Dalam penerapan prinsip kehati-
hatian tersebut, perusahaan harus
mempertimbangkan penetapan premi tentang asuransi kredit menjadi satu- kredit, perusahaan asuransi umum
kontribusi, risiko yang ditanggung. Serta satunya yang sebelumnya masih maupun perusahaan asuransi umum
jangka waktu berdasarkan kemampuan diatur dalam bentuk Peraturan Menteri syariah setiap saat wajib memiliki rasio
perusahaan asuransi dan perusahaan Keuangan (PMK). Sehingga terbitnya likuiditas paling rendah 150 persen.
asuransi syariah yang dituangkan POJK 20/2023 ini telah diatur secara Bagi perusahaan asuransi umum, ekuitas
dalam perjanjian atau polis asuransi. khusus oleh OJK. minimum paling sedikit Rp250 miliar
Dengan mempertimbangkan kondisi “Ini yang mungkin belum tercover, atau 150 persen dari ketentuan ekuitas
tersebut, OJK menerbitkan aturan produk jadi mau tidak mau POJK ini harus minimum yang berlaku. Akan dipilih
asuransi yang dikaitkan dengan kredit kita terbitkan. Di samping untuk mana yang lebih tinggi sampai dengan
atau pembiayaan syariah dan produk memperbaiki permasalahan yang ada, 31 Desember 2028 atau Rp1 triliun
suretyship atau suretyship syariah. juga untuk mengakomodir kebutuhan- setelah 31 Desember 2028.
Analis Eksekutif Pengaturan kebutuhan di industri, terutama di Misalnya, pada 2024, ketentuan
Perasuransian, Penjaminan, dan Dana industri syariah,” ungkap Anshori akhir ekuitas minimum sebesar Rp100 miliar
Pensiun (PPDP) OJK, Muhammad tahun lalu. maka persyaratan ekuitas minimum yang
Anshori menerangkan, ada sejumlah Dalam aturan itu disebutkan bahwa harus dimiliki oleh perusahaan asuransi
alasan aturan ini diterbitkan. Pengaturan ketika memasarkan produk asuransi umum yang akan memasarkan asuransi
www.stabilitas.id Edisi 203 / 2024 / Th.XVIII 51
