Page 52 - Stabilitas Edisi 203 Tahun 2024
P. 52

lebih besar dari Rp250 miliar maka
                                                                               perusahaan asuransi umum wajib
                                                                               memiliki ekuitas sebesar Rp375 miliar.

                                                                               Respons Industri
                                                                                  Asosiasi Asuransi Umum Indonesia
                                                                               (AAUI) turut merespons penerbitan POJK
                                                                               Nomor 20 Tahun 2023 tersebut. Menurut
                                                                               Direktur Eksekutif AAUI, Bern Dwiyanto,
                                                                               sudah seharusnya memang dilakukan
                                                                               penyesuaian terkait peraturan mengenai
                                                                               penyelenggaraan lini usaha asuransi
                                                                               kredit. Hal itu dianggap penting untuk
                                                                               menjaga tingkat eksposur risiko produk
                                                                               asuransi yang dikaitkan dengan kredit.
                                                                               Tak hanya itu, tentunya juga dalam
                                                                               rangka memberikan perlindungan yang
                                                                               lebih baik kepada semua pihak.
                                                                                  Dia menambahkan peraturan
                                                                               terkait penyelenggaraan lini usaha
                                                                               asuransi kredit yang saat ini ada sudah
                                                                               tidak sesuai dengan kebutuhan dan
                                                                               perkembangan pasar. Kondisi itu yang
                                                                               membuat diperlukannya perubahan
                                                                               dalam POJK yang baru sekarang.
                                                                               Harapannya tentu bisa berdampak positif
                                                                               terhadap pertumbuhan industri asuransi
                                                                               di masa mendatang dan meningkatkan
                                                                               ketahanan serta daya saing di tengah
                                                                               sengitnya persaingan.
                                                                                  Lebih lanjut, AAUI menilai, ada
                                                                               beberapa poin penting yang ada di
                                                                               dalam POJK Nomor 20 Tahun 2023.
                          Pelaku usaha                                         Bern menjelaskan dengan adanya skema
                          jasa asuransi                                        pembagian risiko atau risk sharing di
                    mengatakan POJK                                            POJK asuransi kredit ini maka terdapat
                       terkait asuransi     kredit adalah Rp250 miliar atau 150   perbaikan tarif premi sehingga menjadi
                  kredit sudah melalui      persen x Rp100 miliar = Rp150 miliar.   lebih kompetitif. Dirinya tak menampik
                  serangkaian diskusi       Selanjutnya, karena 150 persen dari   memang perlu dilakukan penguatan
                        dengan pelaku       ekuitas minimum lebih kecil dari Rp250   pengaturan antara lain perbaikan di sisi
                     industri asuransi.     miliar maka perusahaan asuransi umum   tata kelola penyelenggaraan asuransi
                                            wajib memiliki ekuitas sebesar Rp250
                                                                               kredit hingga  penerapan risk sharing
                                            miliar.                            antara perusahaan asuransi dan kreditur.
                                               Untuk kasus kedua, pada 2027,      Tak hanya itu, tambahnya,
                                            dengan ketentuan ekuitas minimum   perusahaan asuransi di Tanah Air
                                            sebesar Rp250 miliar dengan persyaratan   juga bisa mempunyai akses data
                                            ekuitas minimum yang harus dimiliki   mengenai kreditur maupun debitur yang
                                            oleh perusahaan asuransi umum yang   diasuransikan ke perusahaan asuransi.
                                            akan memasarkan asuransi kredit adalah   Dengan kondisi itu kreditur diharapkan
                                            Rp250 miliar atau 150 persen x Rp250   akan selalu mengedepankan analisis
                                            miliar = Rp375 miliar. Kemudian,   kredit dengan hati-hati. Sementara
                                            karena 150 persen dari ekuitas minimum   itu, asuransi kredit sejauh ini menjadi


         52   Edisi 203 / 2024 / Th.XVIII    www.stabilitas.id
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57