Page 65 - Stabilitas Edisi 190 Tahun 2022

emerintah tampaknya ingin
membuka peluang baru untuk
meningkatkan penyaluran
Ppembiayaan perbankan
sekaligus mendorong para inovator
untuk terus mengembangkan ide-ide
kreatifnya. Juli lalu, terbit Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan UU
Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kami juga Sudah
Kreatif. menyiaPKan
Dalam aturan yang ditandatangani
oleh Presiden Joko Widodo itu KerangKa regulaSi
disebutkan bahwa Hak Kekayaan haKi yang SaaT
Intelektual atau kerap disebut HaKI ini Sedang diKaji
bisa digunakan sebagai jaminan untuk
mendapatkan pembiayaan perbankan. dan diSuSun oleh
Hal tersebut jelas sebuah terobosan baru Tim PengaTuran
di Indonesia, meski bukannya tanpa
risiko. Sehingga aKan
Dalam Pasal 9 atuan tersebut tertulis, membanTu
dalam pelaksanaan skema pembiayaan
berbasis kekayaan intelektual, lembaga memPercePaT dian ediana rae,
keuangan bank dan lembaga keuangan imPlemenTaSi yang Kepala Eksekutif Pengawas
nonbank menggunakan kekayaan Perbankan OJK
intelektual sebagai objek jaminan utang memang cuKuP
dalam bentuk jaminan fidusia atas dinanTi-nanTiKan
kekayaan intelektual, kontrak dalam
kegiatan ekonomi kreatif, dan/atau hak oleh PenggiaT
tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif. induSTri KreaTif.
Artinya melalui aturan ini, perbankan
bisa memberikan pembiayaan kepada
calon debitur yang memiliki agunan
berupa kekayaan intelektual atau
Intellectual Property (IP). Namun
hal itu dengan catatan para pelaku dan mengembangkan ekosistem ekonomi menjaga bisnisnya. Selain itu, aset HaKI
ekonomi kreatif harus besar, dan pelaku kreatif. “Dan meningkatkan daya berupa soft skill, hak paten, atau lisensi
perbankan masih menunggu aturan saing global agar tercapainya tujuan dapat mendorong akselerasi bisnis
teknis dan turunan dari PP ini. pembangunan yang berkelanjutan. melalui efisiensi yang diciptakan.
Lalu apakah, bank akan serta merta Dengan demikian, industri kreatif Kendati demikian, Dian memandang
langung membeikan pembiayaan kepada terkait HaKI yang tergolong masih potensi tersebut juga diiringi dengan
pihak yang bisa memberikan atau muda ini perkembangannya akan sangat tantangan. “Terdapat tantangan dari sisi
menyediakan dokumen terkait HaKI? tergantung pada insentif dan inovasi proporsi nilai dari HaKI yang memang
Hingga saat ini Otoritas Jasa Keuangan yang diberikan pemerintah dan otoritas tergantung dari sentimen pasar, kinerja
masih melakukan kajian mengenai terkait,” kata Dian, di awal September. pemasaran, time value, dan usia ekonomi
potensi prospek dan kelayakan HaKI Dian berpandangan perkembangan kreatif dari HaKI tersebut,” kata Dian.
menjadi jaminan kredit ke bank. ekosistem dan komersialisasi HaKI Ke depan, masih kata Dian, ada
Kepala Eksekutif Pengawas memiliki potensi cukup besar untuk tantangan lain yang juga harus menjadi
Perbankan OJK Dian Ediana Rae digali sehingga dapat berkontribusi concern agar HaKI bisa masuk menjadi
mengatakan aturan itu mengartikan untuk perekonomian nasional. Potensi agunan kredit dan pembiayaan. Pertama
pemerintah pusat atau daerah tersebut antara lain HaKI dapat menjadi perkembangan HaKI menyebabkan
bertanggung jawab dalam menciptakan insentif bagi usaha-usaha inovasi untuk persaingan antarindustri di dalamnya

www.stabilitas.id Edisi 190 / 2022 / Th.XVIII 65