Page 67 - Stabilitas Edisi 190 Tahun 2022
P. 67

membantu mempercepat implementasi
          yang menurut kami memang cukup
          dinanti-nantikan oleh penggiat industri
          kreatif,” ucapnya.
            Potensi besar HAKI juga dilihat oleh
          pengamat industri keuangan dari LPPI,
          Moch Amin Nurdin. Meski demikian, dia
          menilai saat ini industri perbankan belum
          siap untuk mengadopsinya. ‘’Terbuka
          bagi bank untuk mendapatkan peluang           Selain iTu KiTa
          untuk ekspansi kredit. Namun, bank dan   juga belum Punya
          industri keuangan yang menyalurkan
          kredit atau pembiayaan syariah banyak            Pembanding
          belajar lagi lebih dalam ketentuan             (benchmarK),
          tesebut untuk melihat celah risiko dan   diTambah lagi banK
          memitigasi risiko yang mungkin akan
          muncul ke depan. Sepeti risiko hukum.   juga belum Punya
          Risiko kredit dan lainnya,’’ jelas dia.      alaT uKur aTau
            Menurut Amin, saat ini belum ada
          lembaga yang bisa menjustifikasi dan       Semacam crediT
          menetapkan nilai dari sebuah hak paten       Scoring unTuK
          atau intelectual property right. ‘’Selain
          itu kita juga belum punya pembanding    menenTuKan nilai               amin nurdin,
          (benchmark), ditambah lagi bank juga    dari jaminan yang              LPPI
          belum punya alat ukur atau semacam
          credit scoring untuk menentukan nilai        diagunKan iTu.
          dari jaminan yang diagunkan itu,’’
          tambah dia.

          Respons Industri
            Sementara itu, para pelaku industri
          pun menyatakan kesiapan terkait HaKI
          sebagai jaminan kredit atau pembiayaan.
          Sekretaris Perusahaan BNI Mucharom
          menegaskan secara prinsip BNI
          mendukung PP No 24 Tahun 2022 yang   perkembangan industri kreatif termasuk   Ekonomi Kreatif. Meski demikian,
          memungkinkan kekayaan intelektual   mendukung perekonomian nasional di   Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja
          dijadikan sebagai jaminan utang. Artinya   masa mendatang.           mengaku, pihaknya masih mempelajari
          potensi masyarakat untuk mendapatkan   PT Bank Rakyat Indonesia      mengenai hal tersebut bersama beberapa
          sumber pendanaan untuk usaha/     (Persero) Tbk (BBRI) juga mengaku   lembaga penilaian.
          kegiatan semakin terbuka. Bahkan, fungsi   siap berkomitmen mendukung penuh   Jika kebijakan tersebut
          dan peran sebagai lembaga intermediary   kemajuan industri kreatif di Tanah Air.   diimplementasikan, ia memandang,
          semakin luas.                     Corporate Secretary BRI Aestika Oryza   Indonesia merupakan pionir pertama
            Senada. PT Bank Mandiri (Persero)   Gunarto menyebutkan BRI menyambut   yang mengizinkan perbankan memberi
          Tbk (BMRI) juga menyatakan kesiapan   baik terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2022.  kredit dengan jaminan aset intelektual.
          untuk mendukung kebijakan pemerintah   Tak hanya dari bank Badan Usaha   Meski demikian, opsi HaKI akan
          melalui PP Nomor 24 Tahun 2022    Milik Negara (BUMN). Bank swasta juga   menjadi jaminan tambahan saja atau
          tentang Ekonomi Kreatif. VP Corporate   siap menyambut baik. PT Bank Central   bukan jaminan utama. Pasalnya, Jahja
          Communication Bank Mandiri Ricky   AsiaTbk (BBCA), misalnya, merespons   menjelaskan, dalam pemberian kredit
          Andriano menyatakan sesuai dengan   terkait HaKI sebagai jaminan kredit   harus ada penilaian independen dan
          aspirasi pemerintah maka kebijakan   perbankan seiring jaminan itu tertuang   jaminan risiko jika kebijakan tersebut
          ini diharapkan dapat mendorong    dalam  PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang   diimplementasikan.*


                                                                             www.stabilitas.id   Edisi 190 / 2022 / Th.XVIII  67
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72