Page 81 - Stabilitas Edisi 190 Tahun 2022
P. 81
“Kemenkeu perlu mempercepat Untuk mempercepat transisi energi
perumusan peraturan untuk kompensasi bersih, PLN Indonesia Power sebagai
yang diperlukan PLN,” pungkas Fabby. subholding pembangkitan bersama PLN
Nusantara Power juga akan memiliki
Jatuh ke Swasta anak usaha bersama yang fokus pada
Sementara Pengamat Politik pembangkit panas bumi (Geothermal
Ekonomi Indonesia (AEPI) Salamuddin Co) berkapasitas 0,6 GW dan pembangkit
Daeng mengingatkan PLN dan energi baru terbarukan, seperti tenaga
pemerintah untuk membersihkan utang surya, tenaga angin dan tenaga hidro
tak sehat di perusahaan pelat merah itu (New Energy Co) berkapasitas 3,8 GW.
usai pembentukan empat subholding Terkait hal itu, Pengamat Indonesian
baru. Dia menyebutkan PLN memiliki Valuation for Energy and Infrastructure
tumpukan utang masa lalu dari sejumlah (INVEST), Ahmad Daryoko sempat
proyek gagal. Salah satunya proyek 35 mengingatkan pentingnya kajian
ribu megawatt (MW). mendalam pembentukan subholding di
Menurut dia, pihak yang bisa tubuh BUMN. Jika melihat pengalaman
membersihkan utang PLN adalah negaranegara yang telah melakukan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu). privatisasi BUMNnya, seperti penjualan
Jika pemerintah tak turun tangan, maka perusahaan listrik sebuah negara, maka
sulit bagi PLN untuk lepas dari utang. harga listrik dapat meningkat hingga 3 kali
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Salamudin Daeng, lipat. Hal itu karena listrik yang digunakan
Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan Pengamat tidak diberikan subsidi oleh pemerintah.
utang PLN turun dari Rp500 triliun Negara Kamerun pada 19992000,
menjadi Rp407 triliun per September listriknya meningkat hingga 1015 kali
2022. lipat pada saat beban tinggi (pick load).
Selain itu, Salamuddin juga Pickoad tersebut umumnya terjadi pada
mengingatkan bahwa portofolio aset pukul 17.00 hingga 22.00 waktu setempat
PLN jangan sampai jatuh ke tangan Portofolio aset karena mayoritas masyrakat beraktifitas
swasta usai pembentukan empat PLN (Perusahaan Listrik menggunakan barang elektronik di
subholding. “Dipastikan pembangkit rumah. “Itu yang terjadi listriknya di
harus dikontrol penuh, jangan sampai Negara) jangan sampai tender. Nah di tender kemudian, yang
lepas ke swasta,” imbuh Salamuddin. namanya tender, akhirnya melonjak
Soal wantiwanti privatiasi ini jatuh ke tangan swasta antara 1015 kali lipat,” tutur Daryoko.
sebelumnya juga diserukan oleh Serikat usai pembentukan empat Lebih lanjut Daryoko mengatakan
Pekerja (SP) di sektor ketenagalistrikan bahwa PLN merilis sebuah laporan
yang meliputi SP PT PLN (Persero), subholding. Dipastikan yang menyebutkan bahwa perusahaan
Persatuan Pegawai PT Indonesia Power pembangkit harus dikontrol tersebut berhasil menjual 230 tetra watt
(PP IP), dan PT Pembangkitan Jawa Bali hour. Merujuk statement Lois Coral pada
(SP PJB) menolak program holdingisasi penuh, jangan sampai sidang MK 2010 bahwa biaya kelistrikan
dan rencana Kementerian BUMN yang di Filipina pada tahun itu sekitar Rp3 ribu
akan melakukan privatisasi terhadap lepas ke swasta. per KWH. “Kita refer saja, Rp3000 per
usahausaha ketenagalistrikan yang KWH. Kalau 230 kalo 3 berarti kan Rp690
saat ini masih dimiliki PLN dan anak triliun. Mestinya sudah seperti itu biaya
usahanya. produksinya,” kata dia.
Namun kekhawatiran itu dijawab Kemudian, lanjut dia, laporan
oleh Direktur Utama PLN, Darmawan keuangan PLN tersebut menunjukkan
Prasodjo bahwa, restrukturisasi ini bahwa biaya yang dikeluarkan masyarakat
merupakan langkah strategis guna hanya Rp300 triliun. “Selebihnya subsidi.
bisa beradaptasi dengan perubahan ke Kalau PLN dan pemerintah ini mau jujur,
depan. Terlebih, imbuhnya, perusahaan sebeneranya subsidinya Rp690 dikurang
memiliki target pengoperasian Rp300, berapa? Sudah Rp300 triliun
pembangkit hingga 22,9 GW pada 2025. lebih,” ujar Daryoko.*
www.stabilitas.id Edisi 190 / 2022 / Th.XVIII 81
