Page 21 - Stabilitas Edisi 197 Tahun 2023

kesehatan. Terdiri dari sebesar minimal merasakan manfaat dari keberadaan sehingga lebih terjangkau. Sebagaimana
5 persen dari anggaran pemerintah pusat, asuransi kesehatan untuk rakyat itu. kondisi yang sudah banyak dimafhumi,
dan 10 persen dari anggaran pemerintah Bahkan budaya untuk berobat ke dokter sektor farmasi dan alat kesehatan saat
daerah. dan rumah sakit meningkat drastis sejak ini masih sangat bergantung pada
Namun dalam undang-undang kehadiran BPJS Kesehatan. Tidak heran impor. Sekitar 90 persen bahan baku
baru itu baik besarannya maupun kata- jika hilangnya nama lembaga itu di obat produksi farmasi lokal masih harus
kata mandatory spending tidak tertera. dalam pasal-pasal aturan baru tersebut didatangkan dari luar negeri dan 88
Hal ini tentu melahirkan ketakutan membuat banyak orang khawatir. persen transaksi alat kesehatan tahun
yang sangat beralasan mengenai tidak Kekhawatiran lain yang digaungkan 2019-2020 di e-katalog masih produk
adanya lagi kewajiban pemerintah untuk oleh public adalah dibolehkannya hasil impor.
menyisihkan sebagian dananya untuk penelitan terkait kesehatan di Indonesia Nah, UU Kesehatan yang baru
perlindungan kesehatan rakyat. bisa digunakan untuk kepentingan asing. disahkan telah memprioritaskan
Polemik lainnya adalah dibukanya penggunaan bahan baku dan produk
kerja tenaga kerja asing untuk bekerja Sisi Positif dalam negeri. Selain itu juga pemerintah
di fasilitas kesehatan Indonesia. Bahkan Akan tetapi, di kutub lainnya, akan memberikan insentif kepada
mereka tidak harus bisa berbahasa undang-undang ini menjanjikan dan industri yang melakukan penelitian,
pengembangan, dan produksi dalam
Jika dilihat dengan sungguh-sungguh negeri.
Sementara itu, pemerintah juga
penerbitan undang-undang baru berbungkus menggarisbawahi bahwa ke depan
omnibus law itu memang memiliki dua sisi pelayanan kesehatan akan difokuskan
yang menyatu. Pembuktian mana yang benar pada pencegahan ketimbang pengobatan.
Artinya layanan primer kesehatan akan
dan berlaku tentu hanya masalah waktu. mengedepankan layanan promotif
dan preventif. Untuk itu pemerintah
Indonesia seperti kewajiban pada, UU memberikan kesempatan kepada menekankan pentingnya standardisasi
Kesehatan sebelumnya. Kekhawatiran pelaku industri dan pebisnis terkait jejaring layanan primer dan laboratorium
yang membuncah adalah para tenaga layanan kesehatan untuk mendongkrak kesehatan masyarakat di seluruh pelosok
kesehatan ini memang diperuntukkan kinerjanya. Sebagaimana sudah tersebar Indonesia.
bagi pasien dari kalangan menengah ke luas, dalam UU Kesehatan yang baru itu Ditambah lagi UU Kesehatan juga
atas. Karena mayoritas pasien menengah sistem penjaminan kesehatan nasional akan menangani isu yang tak kalah urgen
ke bawah memang tidak memiliki atau hanya akan memberikan proteksi biaya yaitu kekurangan dokter spesialis dan
minim kemampuan untuk memahami kepada pasien separuh saja, sisanya harus tenaga medis serta mengurangi warga
bahasa asing. disediakan dari kocek pasien sendiri. Negara Indonesia yang lebih memilih
Yang tidak kalah bikin deg-degan Ketentuan ini tentu akan membuat berobat ke luar negeri.
masyarakat banyak adalah soal tidak pembelian polis asuransi akan Jika dilihat dengan sungguh-
disebutnya BPJS Kesehatan dalam terdongkrak mengingat tentunya sungguh penerbitan undang-undang
undang-undang. Apakah ini berarti masyarakat tidak ingin mengeluarkan baru berbungkus omnibus law itu
dukungan pemerintah kepada sistem dana pemenuhan tindakan kesehatan itu memang memiliki dua sisi yang menyatu.
jaminan kesehatan publik itu akan dari kantongnya sendiri secara penuh. Pembuktian mana yang benar dan
meluntur? Tak pelak anggapan itu Selain itu kehadiran aturan yang baru berlaku tentu hanya masalah waktu. Tapi
mencuat. ini dinilai akan membuat harga-harga tidak seharusnya kesehatan, kepentingan
Masyarakat memang sudah sangat obat dan alat kesehatan bisa ditekan dan keselamatan rakyat jadi taruhan.*

www.stabilitas.id Edisi 197 / 2023 / Th.XVIII 21