Page 25 - Stabilitas Edisi 197 Tahun 2023

mencukupi kebutuhan-kebutuhan itu penyediaan akses obat, pembiayaan
secara pas gitu ya, tapi kita juga enggak bantuan iuran kepesertaan BPJS, hingga
ingin kita sudah mengalokasikan ternyata program edukasi kesehatan.
enggak bisa digunakan karena kita enggak Sementara itu pakar hukum publik
tahu mau belanja apa,” ucap Isa. Bambang Widjojanto mengatakan bahwa
pemerintah melakukan kebohongan
Beban Masyarakat kepada masyarakat dan mengesankan
Menanggapi hal tersebut, Kepala seolah-olah Undang-Undang ini berpihak
Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan pada kepentingan orang banyak.
Indef, M Rizal Taufikurahman Padahal nyatanya aturan tersebut telah
mengatakan dihapusnya mandatory mengingkari upaya pemenuhan layanan
spending akan berpengaruh terhadap kesehatan minimal bagi rakyat.
target yang akan dicapai seperti target Mantan Komisioner KPK itu
prioritas stunting, perbaikan alat dan menyebutkan bahwa dalam aturan
fasilitas kesehatan, bahkan kualitas sebelumnya sudah ditegaskan bahwa
pelayanan kesehatan. pemerintah harus mengupayakan
Dia juga menilai kebijakan itu akan peningkatan anggaran kesehatan sebesar
berdampak terhadap berbagai program 15 persen dari APBN. Langkah terebut
strategis dan prioritas pembangunan dilakukan untuk mencapai syarat
kesehatan nasional maupun daerah. minimum Human Development Index
Program kesehatan akan sulit terlaksana (HDI) yang ditetapkan oleh Organisasi
dengan dalih keterbatasan anggaran. Kesehatan Dunia (WHO).
“Kebijakan tersebut akan memberatkan “Di TAP MPR disebutkan besarannya Bambang Widjojanto
konsumen, yang sebelumnya ditanggung 15 persen. Di UU kesehatan yang lama
oleh pemerintah ke depan akan disebutkan bahwa pemerintah harus Namun itu tidak lagi
dibebankan kepada masyarakat sebagai mengalokasikan anggaran Negara 5
pengguna dari jasa kesehatan ini,” kata persen dan anggaran daerah 10 persen menetapkan angka
Rizal. untuk penyediaan layanan kesehatan bagi batas minimal.
Hasil selanjutnya mudah masyarakat. Tapi di sini tidak disebutkan
ditebak, akan ada liberalisasi dana- lagi,” kata Bambang dalam sebuah Jadi bisa saja
dana kesehatan yang lebih banyak diskusi online. nanti besarnnya 1
mengandalkan peran swasta atau terjadi Memang diakui, di UU yang baru
komersialisasi di sektor kesehatan. Hal sumber pendanaan layanan kesehatan persen bahkan 0,5
itu tentu akan mempersulit masyarakat masyarakat bisa berasal dari pemerintah persen. Ini artinya
miskin mendapatkan hak kesehatan. pusat dan daerah dan sumber lain yang
Penghapusan mandatory spending juga sah menurut ketentuan undang-undang. keinginan untuk
diperkirakan akan berpengaruh pada “Namun itu tidak lagi menetapkan membuat masyarkat
Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS angka batas minimal. Jadi bisa saja
Kesehatan. nanti besarnnya 1 persen bahkan 0,5 sehat dengan
Masyarakat kelas bawah sebagai persen,” lanjut Bambang. “Ini artinya mengalokasikan
pihak yang paling merasakan manfaat keinginan untuk membuat masyarkat anggaran yang
dari Sistem Jaminan Sosial Nasional sehat dengan mengalokasikan anggaran
tentu akan kembali menerima kenyataan yang ditetapkan secara fix telah diingkari. ditetapkan secara
bahwa beban biaya kesehatan akan Dan hal ini tidak pernah diomongin oleh fix telah diingkari.
semakin besar. Selain itu mandatory Menteri Kesehatan.”
spending yang dihilangkan juga akan Sejatinya bukan hanya masalah
mempengaruhi banyak pelayanan dasar mandatory spending yang menjadi
di fasilitas kesehatan daerah, untuk polemik setelah undang-undang baru
mengatakan bahwa layanan dan fasilitas terbit. Ada pula potensi masalah dari
itu akan dikurangi dari masyarakat. liberalisasi tenaga kesehatan di Tanah
Misalnya untuk pemberian makanan Air dan makin terpinggirkannya tenaga
bergizi untuk mencegah stunting, kesehatan lokal.*

www.stabilitas.id Edisi 197 / 2023 / Th.XVIII 25