Page 28 - Stabilitas Edisi 197 Tahun 2023

jaminan sosial,” ujar Said. Sementara itu pengamat kebijakan
Kemungkinan tersebut tidaklah public Ahmad Nur Hidayat mengatakan
berlebihan karena belakangan terdengar bahwa RUU Kesehatan yang sudah
kabar bahwa iuran BPJS Kesehatan disahkan tidak memberikan manfaat
berpotensi akan mengalami kenaikan. besar bagi sistem kesehatan nasional.
Yang jadi faktor pendorong adalah “Undang-undang itu bukan untuk publik
adanya peningkatan utilitas pemanfaatan namun untuk liberalisasi modal besar
asuransi wajib itu sampai tahun ini dan industri kesehatan,” kata dia.
juga perluasan kontrak kerja sama antara Ditegaskannya, publik sejatinya
BPJS Kesehatan dengan rumah sakit sudah menyadari sejak masih menjadi
dari 2.963 pada 2022 menjadi 3.083 pada rancangan, bahwa aturan itu bukan
tahun depan. untuk mengingkatkan kualitas kesehatan
Malahan, jika dikaitkan lagi dengan publik luas tetapi memberi jalan agar
kemungkinan penerapan kebijakan industri kesehatan, pemilik modal
implementasi single tarif iuran atau berekspansi secara akseleratif.
kelas rawat inap standar (KRIS), bisa Dalam sebuah evaluasi, BPJS
jadi peningkatan iuran akan makin besar. Kesehatan pernah menyebutkan
Saat ini masih berlaku sistem kelas dalam bahwa 40% dana BPJS tersebut jatuh
layanan BPJS Kesehatan dengan iuran ke pemilik RS, 40% jatuh ke pemilik
yang berbeda. Untuk kelas 1 iurannya industri alkes dan obat-obatan dan 20%
Rp150 ribu, kelas 2 Rp100 ribu, dan kelas jatuh ke layanan jasa tenaga medis. “
3 Rp35 ribu (karena disubsidi Rp7 ribu Jika mau dibongkar, pemilik modal
Agustian Fardianto oleh pemerintah). baik RS maupun Industri obat sudah
Dengan peningkatan iuran itu tentu mendapatkan manfaat 80% dari biaya
BPJS Kesehatan beban masyarakat akan bertambah. BPJS yang dibayar melalui iuran rakyat
Bahkan jumlahnya akan makin terkerek
dan APBN,” lanjut Hidayat.
akan tetap berjalan naik ketika biaya-biaya alat kesehatan Kini pemilik modal berusaha ingin
konsisten dengan dan obat-obatan terus mengalami inflasi mendapatkan fasilitas lebih lagi melalui
peraturan yang ada pasca pandemi. RUU Omnibuslaw Kesehatan. Mereka
Terkait hal itu Ketua Umum Terpilih
berupaya membajak RUU Omnibus
saat ini, dan kami Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Law kesehatan untuk kepentingan
akan terus berupaya Masyarakat Indonesia (IAKMI), memperkaya diri dibalik keinginan
Hermawan Saputra menyatakan
mempercanggih layanan kesehatan
memberikan peningkatan biaya kesehatan tidak bisa publik.
Pembuat kebijakan kesehatan
pelayanan dihindari karena adanya inflasi biaya seharusnya mewaspadai hal ini,
kesehatan yang meningkat drastis di era
yang terbaik pandemi. Adapun faktor penyebabnya perbaikan kesehatan publik tidak
dalam rangka adalah meningkatnya permintaan, boleh memiskinkan keuangan negara
dan memiskinkan masyarakat untuk
biaya produksi yang naik, adanya
transformasi mutu ketidakpastian, jumlah fasilitas dan memperkaya pemilik RS dan pengusaha
layanan, dengan sarana kesehatan yang tidak sebanding alat kesehatan dan obat-obatan.
serta motif mencari keuntungan.

meningkatkan “Berdasarkan faktor-faktor tersebut, Tidak Berubah
Sejak beroperasinya hingga sekarang,
akses dan kualitas masyarakat harus mengatur strategi layanan proteksi publik lewat BPJS
untuk mensiasati kenaikan biaya
pelayanan kesehatan, di antaranya dengan menjadi Kesehatan sangat dirasakan manfaatnya
kesehatan. peserta dalam jaminan kesehatan, oleh masyarakat, terutama yang
berpendapatan rendah. Mereka yang
menggunakan asuransi kesehatan,
menyisihkan anggaran kesehatan rutin tadinya berpikir berkali-kali untuk
dan melakukan evaluasi berkala terhadap berobat ke rumah sakit ketika ada
keuangan maupun produk proteksi masalah kesehatan, kini sudah mulai
kesehatan,” jelas Hermawan. terbiasa berobat ke layanan medis resmi.

28 Edisi 197 / 2023 / Th.XVIII www.stabilitas.id