Page 23 - Stabilitas Edisi 197 Tahun 2023

sebelum dibatalkan undang-undang baru
itu, mandatory spending diatur sebesar
5 persen dari APBN dan 10 persen dari
APBD di anggaran untuk gaji pegawai.
Kenyataan ini tentu menimbulkan
kehebohan dari publik yang sudah mulai
merasakan manfaat dari keberadaan
layanan kesehatan yang sebelumnya
nyaris tidak pernah mereka rasakan.
Bahkan budaya untuk pergi ke dokter
dan rumah sakit ketika mengalami
gangguan kesehatan kini sudah
mulai menyentuh masyarakat lapisan
bawah. Sebelumnya mereka enggan
berhubungan dengan rumah sakit dengan
berbagai pertimbangan, terutama karena
ongkosnya yang mahal.
Memang keputusan menghilangkan
alokasi anggaran yang sebelumnya
sudah digariskan sebesar 5 persen dari
anggaran pemerintah pusat dan 10
persen dari anggaran daerah, menjadi
salah satu kontroversi besar dalam Budi Gunadi Sadikin
undang-undang itu. Pemerintah sebagai
pengusul tentu memiliki jawaban atas Pengalaman
keputusan tersebut.
Pemerintah mengatakan, pemerintah
penghapusan ini bertujuan agar mengenai mandatory
mandatory spending diatur bukan
da kecemasan setelah berdasarkan pada besarnya alokasi, tetapi spending itu
pemerintah dan pembuat berdasarkan komitmen belanja anggaran tidak 100 persen
aturan meresmikan Undang- pemerintah. Dengan demikian, program
AUndang Kesehatan yang baru. strategis tertentu di sektor kesehatan bisa mencapai tujuannya.
Pada 11 Juli lalu, pemerintah bersama berjalan maksimal. Tujuan kita bukan
DPR mengesahkan draf undang-undang Menteri Kesehatan Budi Gunadi
berbungkus Omnibus Law tentang Sadikin juga menambahkan bahwa besarnya mandatory
kesehatan menjadi undang-undang. kewajiban alokasi minimal anggaran spending, tapi
Hampir semua fraksi di DPR kesehatan harus dihapus lantaran selama
menyetujui aturan baru yang akan ini belanja wajib itu tidak berjalan baik, adanya commitment
menggantikan seluruh aturan terkait dan justru rawan disalahgunakan untuk spending anggaran
sektor kesehatan yang ada. Hanya dua program-program yang tidak jelas. dari pemerintah
fraksi yang menolak. Tidak penuhnya “Pengalaman pemerintah mengenai
kesepakatan itu, disebut-sebut terkait mandatory spending itu tidak 100 persen untuk memastikan
beberapa isu yang sudah menjadi mencapai tujuannya. Tujuan kita bukan program-program itu
polemik pada saat aturan itu masih besarnya mandatory spending, tapi
menjadi rancangan. adanya commitment spending anggaran bisa berjalan.
Salah satunya mengenai kewajiban dari pemerintah untuk memastikan
pemerintah untuk menyediakan dana program-program di sektor itu bisa
minimal dana layanan kesehatan bagi berjalan,” ujar Budi.
rakyat (mandatory spending). Padahal, Besarnya belanja wajib di bidang
dalam pasal 171 Undang-undang Nomor kesehatan, lanjut mantan bankir Bank
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Mandiri ini, belum tentu berdampak

www.stabilitas.id Edisi 197 / 2023 / Th.XVIII 23