Page 27 - Stabilitas Edisi 197 Tahun 2023

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP
Edy Wuryanto mengatakan alasan tidak
dimasukkannya BPJS Kesehatan dalam
UU Kesehatan karena sudah ada ada UU
tersendiri yang mengaturnya.
Adapun UU yang ia maksud adalah
UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS). “Jadi karena normanya sudah
diatur di sana, maka di UU Kesehatan ini
tidak mengatur itu (BPJS Kesehatan).
Jadi pure UU Kesehatan ini hanya
mengatur persoalan kesehatan,” kata
Edy.
Meski demikian tetap saja ada rasa
cemas yang membuncah dari sebagian
besar pihak akan berkurangnya layanan
BPJS Kesehatan yang biasa didapatkan
masyarakat setelah hadirnya aturan
tersebut. Sebabnya, UU Kesehatan yang Hermawan Saputra
baru itu merupakan omnibus law bidang
kesehatan, artinya Ia adalah hukum yang
memayungi semua aturan soal kesehatan. Masyarakat harus
Salah satu yang sudah menunjukkan
ketidaksepakatan pada kehadiran mengatur strategi
undang-undang itu adalah kalangan untuk mensiasati
buruh. Presiden Partai Buruh Said Iqbal
mengatakan aturan baru itu mengancam kenaikan biaya
Sistem Jaminan Sosial Nasional, kesehatan, di
ndang-undang Kesehatan khususnya terkait dengan jaminan
yang baru pada akhirnya Kesehatan. “Program jaminan kesehatan antaranya dengan
resmi disahkan pada 11 Juli bersifat spesialis, tetapi kemudian menjadi peserta
Ulalu. Namun demikian, sejak dijadikan generalis melalui omnibus law
aturan itu masih berbentuk rancangan, Undang-Undang Kesehatan,” kata dia. dalam jaminan
sudah muncul kekhawatiran mengenai Selain itu, penghapusan mandatory kesehatan,
eksistensi program Jaminan Kesehatan spending, menurut dia, akan langsung
Nasional dan lembaga BPJS Kesehatan. menambah beban pasien dan akan menggunakan
Tidak berlebihan memang ketakutan memberatkan masyarakat kurang asuransi kesehatan,
akan terkikisnya peran lembaga yang mampu. Sebelumnya saat ada anggaran menyisihkan
dibentuk negara pada 2014, ketika kesehatan pemerintah maka seluruh
masyarakat sudah mulai merasakan biaya ditanggung oleh BPJS Kesehatan, anggaran
manfaatnya. Sebabnya terutama karena tetapi kini tidak lagi dengan membuka kesehatan rutin.
nama BPJS Kesehatan tidak tertera peluang urun bayar antara pasien dengan
dalam keseluruhan pasal dan ayat dalam lembaga itu. “Kalau sekarang semua
aturan yang disebut omnibus law sektor dibiayai oleh BPJS. Tetapi dengan
kesehatan itu. Undang-Undang Kesehatan, ada urunan
Terkait hal tersebut, anggota DPR bayar. Misal, operasi jantung biayanya
sudah langsung memberikan penjelasan 100 juta. Bisa jadi pasien diminta
sesaat setelah memberikan persetujuan membayar 50 juta sedangkan 50 jutanya
penerbitan undang-undang tersebut. dibayar BPJS. Ini akan merusak sistem

www.stabilitas.id Edisi 197 / 2023 / Th.XVIII 27