Page 29 - Stabilitas Edisi 197 Tahun 2023
P. 29
Saat ini masih
Kondisi ini tampaknya akan segera kata dia, tidak mengubah aturan Sistem berlaku sistem kelas
berubah dengan hadirnya undang- Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan dalam layanan BPJS
undang yang baru. Aturan tersebut tidak aturan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dengan
lagi mewajibkan pemerintah untuk Sosial (BPJS) Kesehatan. “Dalam konteks iuran yang berbeda.
menyiapkan minimum anggaran untuk ini, kami ingin menegaskan bahwa Untuk kelas 1
pelayanan kesehatan. Dampaknya nanti pengelolaan anggaran untuk Program iurannya Rp150 ribu,
adalah banyak ongkos berobat yang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat kelas 2 Rp100 ribu,
tidak lagi ditanggung penuh oleh BPJS ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. dan kelas 3 Rp35
Kesehatan. Pasien harus memenuhinya Pelaksanaannya akan terus mengacu ribu
dari koceknya sendiri atau jika mampu ia pada ketentuan yang telah diatur
bisa membeli asuransi tambahan untuk dalam UU SJSN dan UU BPJS, beserta
menutupi kekurangan biaya berobat. peraturan pelaksanaannya yang telah
Akan tetapi pihak lembaga itu berlaku,” jelas Agustian.
menampik kemungkinan tersebut. Menurut dia, BPJS Kesehatan
Asisten Deputi Komunikasi Publik dan akan tetap berjalan konsisten dengan
Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, peraturan yang ada saat ini, dan akan
Agustian Fardianto mengatakan tidak terus berupaya memberikan pelayanan
akan ada yang berubah dari pelayanan yang terbaik dalam rangka transformasi
asuransi kesehatan publik itu. mutu layanan, dengan meningkatkan
Sejauh ini Undang-Undang akses dan kualitas pelayanan kesehatan
Kesehatan yang baru saja disahkan, bagi seluruh masyarakat.*
www.stabilitas.id Edisi 197 / 2023 / Th.XVIII 29
