Page 24 - Stabilitas Edisi 197 Tahun 2023
P. 24

Pemerintah mengatakan,          efektif pada kesehatan penduduk    Anggaran Kementerian Keuangan Isa
                penghapusan besaran         Indonesia. Ia mencontohkan mandatory   Rachmatarwata mengatakan belanja di
             anggaran bertujuan agar        spending besar yang dilakukan      sektor kesehatan akan tetap ada, meski
          mandatory spending diatur         pemerintah Amerika Serikat (AS) dan   besarannya tak lagi diatur minimal 5
             bukan berdasarkan pada         Kuba. Namun rata-rata usia hidup warga   persen dari APBN dan 10 persen dari
              besarnya alokasi, tetapi      di kedua negara itu tidak setinggi seperti   APBD sebagaimana mandatory spending
              berdasarkan komitmen.         Korea Selatan, Jepang, dan Singapura.   dalam UU Kesehatan sebelumnya.
                                            Budi mengklaim baik Korsel, Jepang, dan   “Kita kan sudah lihat bahwa ‘oh rata-
                                            Singapura sama-sama tidak menetapkan   rata kebutuhannya sekitar sekian.’ Lihat
                                            mandatory spending yang besar.     saja dalam beberapa tahun terakhir,
                                               Menurut Budi, fokus kepada program   kita enggak pernah kurang dari 5 persen
                                            dilakukan sebagai bentuk efisiensi   karena kita memang melihat kebutuhan
                                            anggaran. Ia mengaku telah banyak   untuk belanja yang cukup untuk itu,” ujar
                                            menerima laporan kejadian penggunaan   Isa.
                                            anggaran kesehatan yang tak tepat     Selanjutnya dia meyakinkan
                                            sasaran                            masyarakat untuk tidak megkhawatirkan
                                               Selain itu penghapusan bertujuan   mengenai alokas dana kesehatan yang
                                            agar mandatory spending diatur bukan   akan disiapkan pemerintah. Menurutnya,
                                            berdasarkan pada besarnya alokasi,   penghapusan mandatory spending justru
                                            namun berdasarkan komitmen belanja   baik bagi anggaran karena tidak lagi
                                            anggaran pemerintah. Dengan demikian,   perlu mengeluarkan dana untuk hal yang
                                            program strategis tertentu di sektor   tidak jelas.
                                            kesehatan bisa berjalan maksimal.     “Jadi enggak usah khawatir
                                               Sementara itu Direktur Jenderal   sebelumnya bahwa kita enggak akan


         24   Edisi 197 / 2023 / Th.XVIII    www.stabilitas.id
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29