Page 36 - Stabilitas Edisi 197 Tahun 2023

seharusnya dapat mendongkrak pasien dari asuransi wajib atau BPJS
pendapatan industri kesehatan dalam Kesehatan. Sebabnya RS swasta
negeri. Selain itu, pendidikan kedokteran yang harus berjuang sendiri meraih
akan diberlakukan berbasis universitas pendapatan dari layanan kesehatan yang
(university based) dan berbasis rumah diberikan.
sakit (hospital based). Sehingga Memang, sejauh ini ada mekanisme
rumah sakit dapat menyelenggarakan sharing benefit dalam hal kelebihan
pendidikan kedokteran dengan bekerja tarif manakala biaya kesehatan
sama dengan institusi pendidikan di melampaui cakupan BPJS Kesehatan
bidang kesehatan dan secara mandiri atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
menyelenggarakan pendidikan profesi Namun fenomena yang ditemukan
dokter dan spesialis. di lapangan adalah masih terjadinya
Pandhu menyampaikan UU ketidakseimbangan tarif antar penetapan
Kesehatan yang baru akan mengatasi tarif INA CBGs dengan tarif yang
masalah utama di sektor kesehatan yaitu ditetapkan RS.
kekurangan dokter dan tenaga medis. Tarif INA-CBGs merupakan tarif
Selama ini kedua hal itu menjadi faktor paket yang meliputi seluruh komponen
penghambat ekspansi layanan dan sumber daya rumah sakit yang digunakan
mahalnya biaya kesehatan. dalam pelayanan baik medis maupun
Saat ini rasio dokter spesialis non-medis. Untuk RS yang belum
di Indonesia hanya 0,12 per 1.000 memiliki penetapan kelas, maka tarif
penduduk, lebih rendah dibandingkan INA-CBGs yang digunakan setara
John Riady dengan median Asia Tenggara, sebanyak dengan Tarif Rumah Sakit Kelas D sesuai
0,20 per 1.000 penduduk. Sementara regionalisasi masing-masing.
Secara makro saat itu, rasio dokter umum 0,62 dokter per masyarakat, Hermawan Saputra meminta
Terkait hal itu pakar kesehatan
1.000 penduduk di Indonesia, lebih
ini dengan populasi rendah dari standar World Health RS sebagai bagian dari industri kesehatan
yang sangat Organization sebesar 1,0 per 1.000 harus melakukan transformasi dan

besar, Indonesia penduduk. Dengan adanya peningkatan inovasi. Sebab kehadiran UU Kesehatan
yang baru ini akan mempercepat proses
jumlah dokter, hal ini tentu menjadi
membutuhkan sentimen positif terkhusus bagi emiten digitalisasi dan inovasi teknologi dalam
industri kesehatan rumah sakit sehingga akan gencar bidang kesehatan.
Pasalnya, dalam penerapan UU
melakukan ekspansi dan diharapkan
yang bisa akan meningkatkan kinerjanya di masa Kesehatan akan mengintegrasikan sistem
menjangkau depan. informasi kesehatan, menyajikan dan
Pandhu menambahkan terkait
menjamin perlindungan data kesehatan
lebih masyarakat pertentangan mengenai masuknya dokter individu yang berkualitas. “Kita
luas dan lebih asing tidak akan berlangsung lama, membayangkan kesehatan dengan sistem
rujukan dan jejaring pelayanannya bukan
lantaran kepentingan pelayanan kepada
berkualitas masyarakat akan lebih diutamakan. sekadar rujukan yang konvensional
“Kekhawatiran akan tingkat persaingan atau hal-hal yang menyangkut fasilitas
antar tenaga kesehatan untuk dapat pelayanan rumah sakit, tetapi harus
tempat bekerja akan berangsur mereda ada digitalisasi one health record
seiring semakin mudah dengan semakin atau elektronik health record,” ujar
banyaknya ekspansi yang dilakukan oleh Hermawan.
institusi kesehatan terutama diluar Jawa Di sisi yang lain, salah satu
yang masih sangat kekurangan,” jelasnya. keunggulan RUU Kesehatan adalah
pengaturan terkait penguatan kerja
Strategi & Inovasi sama antara klinis, peneliti, dan industri
Kendati demikian, kehadiran UU untuk menciptakan inovasi kesehatan.
Kesehatan menjadi ancaman bagi rumah Selain itu, tutur dia, RUU Kesehatan
sakit swasta yang masih mengandalkan mendorong pemanfaatan teknologi

36 Edisi 197 / 2023 / Th.XVIII www.stabilitas.id