Page 39 - Stabilitas Edisi 197 Tahun 2023

menanggung seluruh biaya pemeliharaan penduduknya sudah tercover asuransi
kesehatan pekerjanya. Selain itu, pada kesehatan. Sedangkan provinsi dengan
ayat 2 terdapat klausul yang mengatur coverage terkecil adalah Provinsi Jambi
pekerja dan setiap orang yang berada dimana hanya 51,98 persen penduduknya
di lingkungan tempat kerja wajib yang sudah tercover asuransi kesehatan.
menciptakan dan menjaga lingkungan Rendahnya cakupan kepemilikan
tempat kerja yang sehat dan menaati asuransi ini dibarengi dengan rendahnya
peraturan kesehatan dan keselamatan pengeluaran penduduk untuk asuransi.
kerja yang berlaku di tempat kerja. Pada tahun 2021, rata-rata pengeluaran
Ketentuan tersebut menjadi peluang Pajak, Pungutan, dan Asuransi sebanyak
industri asuransi di Indonesia bersaing 3,92 persen dari rata-rata total
ketat baik asuransi milik negara dan pengeluaran per kapita per bulan yang
milik swasta. Secara teori, keduanya sebesar Rp1,26 juta.
akan bersaing ketat untuk memberikan Lebih lanjut, apabila dilihat dari
output layanan yang terbaik bagi topografi wilayah, porsi pengeluaran
peserta jaminan. Bagi pekerja, hal ini penduduk perkotaan lebih tinggi
menguntungkan karena hak mereka dibandingkan dengan penduduk yang
untuk mendapatkan layanan kesehatan tinggal di wilayah perdesaan. Rata-rata
dijamin undang-undang. Di sisi lain, hal porsi pengeluaran penduduk kota untuk
ini memberatkan pemberi kerja karena pajak, pungutan dan asuransi sebesar
adanya klausul kewajiban menanggung 4,29 persen. Sedangkan penduduk
seluruh biaya pemeliharaan kesehatan desa porsi pengeluaran untuk belanja
pekerjanya, terutama usaha mikro kecil tersebut adalah sebesar 3,17 persen.
dan menengah. Angka pengeluaran khusus untuk asuransi
dipastikan lebih kecil dari angka di atas
Coverage Asuransi mengingat pengeluaran di atas bercampur
Tidak semua orang di Indonesia dengan pajak dan pungutan.
memiliki asuransi terutama asuransi Sejak munculnya BPJS Kesehatan,
i tengah pro dan kontra kesehatan. Pada tahun 2019, penduduk hampir seluruh masyarakat Indonesia
pengesahan Undang- Indonesia yang sudah memiliki asuransi memiliki dan terlindungi asuransi
Undang Kesehatan yang kesehatan baru sebanyak 65,88 persen. kesehatan dari lembaga tersebut. Pada
Dbaru, terdapat satu aspek Angkanya meningkat sebesar 2,48 tahun 2021, terdapat 64,72 persen
yang menguntungkan bagi pelaku persen menjadi 68,36 persen di tahun masyarakat perkotaan yang tercover
sektor kesehatan yakni adanya 2022. Pada tahun 2021, provinsi dengan BPJS Kesehatan. Angka ini lebih besar
kewajiban perlindungan kesehatan coverage asuransi kesehatan terbesar dibandingkan dengan coverage di
bagi setiap pekerja. Selain itu, klausul adalah provinsi Aceh dimana 96,62 persen perdesaan yang hanya 54,92 persen
ini tidak mewajibkan pemberi kerja
atau perusahaan untuk memilih jasa Gambar 1 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut
asuransi kesehatan tertentu dalam Provinsi, 2019 dan 2021
melaksanakan kewajiban klausul
tersebut. Dengan kalimat lain kewajiban
untuk mendaftarkan pekerja pada skema
asuransi nasional lewat BPJS Kesehatan
sudah tidak ada lagi,
Meski tidak ada keharusan untuk
mendaftarkan pekerja pada lembaga
jaminan nasional BPJS Kesehatan, namun
dalam Pasal 100 ayat 1 UU Kesehatan
baru itu mewajibkan pemberi kerja
menjamin kesehatan pekerja melalui
upaya promotif, preventif, kuratif,
rehabilitatif, dan paliatif serta wajib Sumber : Profil Statistik Kesehatan 2021, BPS.

www.stabilitas.id Edisi 197 / 2023 / Th.XVIII 39