Page 50 - Stabilitas Edisi 197 Tahun 2023
P. 50

tersebut telah dibayarkan kepada
                                                                               41 ribuan pemegang polis. Namun
                                                                               demikian, Kepala Eksekutif Pengawas
                                                                               Perasuransian, Lembaga Penjamin,
                                                                               dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono
                                                                               mengatakan, klaim yang dibayarkan
                                                                               masih diutamakan untuk jumlah yang
                                                                               kecil atau masih diprioritaskan untuk
                                                                               nominal di bawah Rp5 juta.
                                                                                  Sesuai dengan Rencana Penyehatan
                                                                               Keuangan (RPK), Ogi menambahkan,
                                                                               aset yang ada mencukupi untuk
                                                                               membayar klaim yang jatuh tempo.
                                                                               Kendati demikian, bentuk aset yang
                                                                               sebagian besar properti membutuhkan
                                                                               kerja keras manajemen untuk
                                                                               menyediakan likuiditas bagi pemegang
                                                                               polis yang jatuh tempo. Di samping
                                                                               itu, proses penyelesaian klaim tidak
                                                                               hanya bersumber dari optimalisasi atau
                                                                               pelepasan aset perusahaan itu.
          Penyelesaian AJB Bumiputera agar                                        Terlepas dari itu, OJK terus berupaya
          menempuh jalur PKPU. Tujuannya bukan                                 mendukung kesehatan AJB Bumiputera
                                                                               yang saat ini badai krisis belum mereda.
          untuk mempailitkan AJB Bumiputera tapi                               Pengamat Asuransi Kapler A Marpaung
          untuk menghitung berapa nilai aset dan                               berpandangan penyelesaian kasus gagal
                                                                               bayar AJB Bumiputera tidak mudah
          kewajiban saat ini.                                                  untuk diselesaikan. Apalagi, sejak 2013
                                                                               dirinya sudah mengingatkan untuk
                                                                               segera menyelesaikan, sebab jika tidak
          Kapler A Marpaung,                                                   akan semakin sulit disehatkan.
          Pengamat Asuransi                                                       Terkait masalah yang dihadapi AJB
                                                                               Bumiputera, Kapler sebenarnya pernah
                                                                               mengusulkan agar menempuh jalur
          kelola perusahaan yang baik; dan   utamanya karena AJB Bumiputera    Penundaan Kewajiban Pembayaran
          menghitung risiko dan manfaat yang   adalah satu-satunya perusahaan asuransi   Utang (PKPU). Namun, dia
          akan didapat oleh pemegang polis atau   berbentuk mutual di Indonesia.  menjelaskan, tujuannya bukan untuk
          tertanggung untuk setiap penetapan dan   Sekretaris Perusahaan AJB   mempailitkan AJB Bumiputera tapi
          pengelolaan premi dari pemegang polis.  Bumiputera 1912 Hery Darmawansyah   untuk menghitung berapa nilai aset
            “Guna memastikan tidak terjadi   menilai POJK 7 Tahun 2023 bakal   dan kewajiban saat ini.
          kegagalan perusahaan asuransi     melengkapi Undang-Undang              Di sisi lain, OJK mencatat akumulasi
          berbentuk usaha bersama dalam     Pengembangan dan Penguatan Sektor   pendapatan premi sektor asuransi
          memenuhi kewajiban kepada pemegang   Keuangan. Artinya, regulasi terkait   selama periode Januari sampai dengan
          polis atau tertanggung,” tutur Aman.  perusahaan asuransi berbentuk mutual   Maret 2023 mencapai Rp78,50 triliun,
                                            makin lengkap dan perusahaan akan   atau tergerus 1,33 persen dibandingkan
          Menjaga Bumiputera                melengkapi dengan penyesuaian      dengan periode yang sama pada tahun
            Sementara itu, Asuransi Jiwa Bersama   anggaran dasar.             sebelumnya. Demikian pula halnya
          (AJB) Bumiputera 1912 menyambut baik   Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan   dengan pertumbuhan akumulasi premi
          kehadiran POJK Nomor 7 Tahun 2023   (OJK) melaporkan AJB Bumiputera   asuransi jiwa terkontraksi sebesar
          tentang Tata Kelola dan Kelembagaan   1912 merealisasikan pembayaran   9,81 persen yoy, dengan nilai sebesar
          Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha   klaim sebesar Rp122,34 miliar per 17   Rp44,84 triliun per Maret 2023 didorong
          Bersama. Respons positif itu tentu   April 2023. Realisasi klaim Bumiputera   oleh penurunan premi di lini usaha


         50   Edisi 197 / 2023 / Th.XVIII    www.stabilitas.id
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55