Page 25 - Stabilitas Edisi 208 Tahun 2024

ebagai sebuah entitas bisnis, sementara dirut tidak berani mengambil
bank daerah tentu juga memiliki putusan. Kendala utama lainnya adalah
pemegang saham. Namun bahwa selama ini BPD tampak royal
Stidak seperti perusahaan jasa dalam membagikan dividen kepada
keuangan lainnya yang dimiliki oleh pemegang saham.
entitas bisnis atau perseorangan, saham Oleh karena itu, ketika meluncurkan
bank daerah dimiliki oleh pemerintah kebijakan terbaru dalam mendorong
provinsi dan pemerintah kabupaten atau peran BPD di daerah, Otoritas Jasa
kotamadya. Keuangan menggandeng Kementerian
Keunikan dari sisi kepemilikan itu Dalam Negeri. Tujuan jelas agar
kerap kali menjadi buah simalakama masalah­masalah kebijakan politik tidak
bagi pengelola bank pembangunan sampai menghambat performa BPD
daerah (BPD). Di satu sisi, sejatinya dalam berbisnis.
manajemen bisa lebih leluasa Menurut Kemendagri, pemegang
mengambil keputusan karena pihak saham yang adalah pemerintah daerah
yang harus mereka hubungi tidak terlalu harus mendukung keputusan bisnis
banyak. Namun di sisi lain, karena dari BPD dan tidak mengintervensinya
pihak­pihak tersebut terkait dengan dengan kepentingan politik. Menurut
kekuasaan politik maka ada kerumitan Pelaksana Harian (Plh) Direktur
tertentu terutama ketika ada perubahan Jenderal Bina Keuangan Daerah
penguasa dari daerah. Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan
Pada kenyataannya faktor kedua itu Pemda dan BPD harus berkolaborasi
lah yang kerapkali mengganjal performa untuk meningkatkan ekonomi daerah. Horas Maurits Panjaitan
bank daerah. Memang kondisi itu tidak “Diperlukan peran BPD ke depan
selalu terjadi di seluruh BPD, namum untuk berkolaborasi dengan Pemda dan Pemda dan
begitu ada pergantian penguasa daerah stakeholders terkait dalam menciptakan
maka akan ada perubahan pada jajaran daerah saing, stabil, inklusif, dan BPD harus
direksi bank. kontributif,” kata dia. berkolaborasi untuk
Menurut konsultan transformasi Dia menambahkan, berbagai
corporate culture di perbankan, Merza peran dan upaya yang harus dilakukan meningkatkan
Gamal, pengelola bank daerah tidak BPD antara lain adalah melakukan ekonomi daerah.
jarang menghadapi kebijakan pemegang peningkatan Good Governance, Risk
saham pengendali yang berubah ketika Management, dan Compliance (GRC) Diperlukan peran
tampuk pemegang kuasa di daerah untuk memperbaiki profil risiko. BPD ke depan untuk
berganti. Bahkan, tambah dia, terkadang Kemudian, perlunya juga melakukan
terjadi kekosongan direktur utama untuk perbaikan kualitas SDM di berbagai berkolaborasi
beberapa waktu sebagaimana dialami jenjang untuk meningkatkan kemampuan dengan Pemda dan
oleh beberapa BPD tahun 2023 di saat menjalankan operasional bank
menjelang kegiatan Pemilihan Umum stakeholders terkait
2024. Lepas Intervensi dalam menciptakan
“Politisasi sangat terasa di beberapa Otoritas Jasa Keuangan hingga saat
BPD. Gubernur sangat berkuasa dan ini terus mengampanyekan BPD untuk daerah saing,
menentukan dan dengan gampang meningkatkan permodalan dengan cara stabil, inklusif, dan
memecat CEO & BOD jika tidak sejalan bergabung dengan bank lain dalam kontributif.
dengan kemauan pribadi dan politik skema Kelompok Usaha Bank (KUB).
mereka sebagai penguasa daerah. Atau pilihan lain jika memungkinkan:
Perubahan direktur utama itu pasti akan penawaran saham ke publik (IPO).
memengaruhi laju bisnis yang tengah Dengan menguatkan modal dan
berlangsung,” urainya. meningkatkan bisnis akan membuka
Alhasil, lanjut dia, produk dan jasa kemungkinan BPD untuk meningkatkan
serta langkah baru untuk mengejar target profesionalisme dalam menjalan usaha.
pun bisa tercecer gara­gara pejabat Terkait hal itu, Guru Besar Fakultas

www.stabilitas.id Edisi 209 / 2024 / Th.XIX 25