Page 63 - Stabilitas Edisi 196 Tahun 2023
P. 63

eberapa waktu lalu, industri
                  perbankan dihebohkan oleh
                  peristiwa berhentinya sistem
          Bdan layanan elektronik
          dari Bank Syariah Indonesia, akibat
          pembobolan yang dilakukan penjahat
          siber. Berdasarkan informasi yang
          beredar, kelompok peretas yang
          mengatasnamakan Lockbit, berhasil
          masuk ke dalam sistem keamanan                          DAMPAK
          bank syariah terbesar di Indonesia dan      LAINNYA ADALAH
          mengambil alih data bank yang sangat
          banyak. Kemudian kelompok hacker itu            TERGERUSNYA
          meminta tebusan uang yang besar.              CITRA INDUSTRI
            Dari informasi di media sosial
          yang beredar luas, LockBit mengaku     KEUANGAN SYARIAH,
          menyebarkan data nasabah yang sudah             YANG SAAT INI
          dienkripsi di dark web (sebuah situs   MENJADI ALTERNATIF
          komunitas peretas dunia maya) setelah
          mencuri 15 juta data nasabah, informasi      BAGI SEJUMLAH
          karyawan, dan sekitar 1,5 terabita data          MASYARAKAT
          internal BSI. Berbagai macam data
          terlihat dalam unggahan tersebut,         INDONESIA DALAM              M. Tesar Sandikapur,
          mulai dari data retail banking hingga    MENYIMPAN UANG.               Ketua Umum Indonesian Digital
          perpanjangan sewa ATM.                                                 Empowering Community (Idiec)
            Selain merugikan nasabah, Ketua    ADA EFEK KE EKONOMI
          Umum Indonesian Digital Empowering           ISLAM [SYARIAH]
          Community (Idiec), M. Tesar
          Sandikapura menilai permasalahan                           JUGA.
          serupa berpotensi merembet ke bank-
          bank milik negara, mengingat BSI
          merupakan gabungan unit usaha
          syariah Himpunan Bank Milik Negara
          (Himbara).
            Dampak lainnya adalah tergerusnya   untuk memberitahu nasabah jika   Specialist. Peraturan ini digunakan ketika
          citra industri keuangan syariah, yang   seandainya perusahaan benar-benar   peraturan tersebut berlaku pada Oktober
          saat ini menjadi alternatif bagi sejumlah   mengalami kebocoran data nasabah.   2023.
          masyarakat Indonesia dalam menyimpan   Batas waktu pelaporan informasi ke   Sebelum UU PDP berlaku maka yang
          uang.   “Ada efek ke ekonomi Islam   nasabah telah diatur sesuai dengan   digunakan adalah peraturan perundang-
          [Syariah] juga,” kata Tesar.      peraturan yang berlaku, yaitu maksimal   undangan yang telah aktif atau istilahnya
            Kabar mengenai kebocoran data   14 hari.                           Hukum Positif.  “Saat ini yang berlaku
          nasabah BSI di internet mencuat ke   Undang-undang No 27/2022 tentang   UU ITE dengan turunannya, termasuk
          publik pada 16Mei lalu. Kelompok   Perlindungan Data Pribadi menyebutkan   Peraturan Pemerintah dan Peraturan
          ransomware LockBit mengklaim telah   penyelenggara sistem elektronik   Menteri. Jadi saat ini masih Jadi saat ini
          menyebarkan 1,5 TB data karyawan dan   memiliki waktu maksimal 3x24 jam sejak   merujuk ke PM no.20/2016,” kata Ian.
          nasabah BSI ke situs gelap atau dark   diketahui adanya kegagalan perlindungan   Senada Direktur Eksekutif ICT
          web.  Hal itu  dilakukan setelah tuntutan   rahasia data pribadi di dalam Sistem   Institute, Heru Sutadi mengatakan
          kelompok peretas itu, untuk sejumlah   Elektronik yang dikelolanya.   peraturan yang digunakan adalah
          uang tidak dipenuhi oleh pihak BSI.  Ketua Pusat Kajian Kebijakan    peraturan yang berlaku. Namun, jika
                                            dan Regulasi Telekomunikasi Institut   memang terjadi kebocoran sebaiknya BSI
          Tenggat Waktu                     Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M.   secepat mungkin memberitahu kepada
            BSI sebenarnya memiliki tenggat   Edward mengatakan UU PDP adalah Lex   nasabah data-data pribadi yang bocor.


                                                                             www.stabilitas.id   Edisi 196 / 2023 / Th.XVIII  63
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68