Page 71 - Stabilitas Edisi 196 Tahun 2023

iga tahun lalu ketika
pandemi Covid-19
merebak, masyarakat mulai
Tmengalihkan transaksi
keuangan tradisional ke kanal-kanal
digital ketika lembaga keuangan juga
makin meningkatkan layanan berbasis
teknologi. Namun seiring dengan
perkembangan tersebut, muncul juga
layanan pinjaman-pinjaman berbasis KALAU DULU,
teknologi digital yang menjerat PERIZINAN HARUS
masyarakat.
Kondisi itu bahkan mendapatkan DUA TAHAP, YAKNI
perhatian dari Presiden Joko Widodo IZIN PRINSIP DAN
dan memaksa Otoritas Jasa Keuangan IZIN OPERASIONAL.
(OJK) membekukan layanan financial
technology peer to peer lending pada NAMUN KALAU
2020. Menjelang semester pertama SEKARANG, BISA
tahun ini berakhir, otoritas dinilai mulai
mempertimbangkan untuk mengakhiri LANGSUNG SEHINGGA
kebijakan moratorium itu. LEBIH MUDAH. YANG
Seperti diungkapkan Deputi
Komisioner OJK, Bambang Budiawan, PENTING HARUS Bambang Budiawan,
saat ini, OJK sedang merampungkan MEMPERSIAPKAN Deputi Komisioner OJK
regulasi dan diperkirakan akan selesai
sebelum kuartal keempat tahun ini. DOKUMEN, IT,
Setelah aturan selesai dan pencabutan PERMODALAN
diberlakukan, pemain baru nantinya
diperbolehkan untuk mengajukan izin DAN PERSYARATAN
fintech lending. LAINNYA.
Oleh karena itu, dia menghimbau
agar para peminat di P2P lending
segera mempersiapkan diri. “Kalau
dulu, perizinan harus dua tahap, yakni
izin prinsip dan izin operasional.
Namun kalau sekarang, bisa langsung
sehingga lebih mudah. Yang penting kecenderungan malah menjadi ilegal,” berjumlah lebih dari 100 pemain. Kendati
harus mempersiapkan dokumen, IT, kata Ivan. demikian, Ivan tidak mempermasalahkan
permodalan dan persyaratan lainnya,” Namun menurut Ivan, para pemain hal tersebut selama pemain tersebut bisa
kata Bambang di Jakarta belum lama ini. baru yang masuk industri fintech bersaing dengan sehat. “Justru kalau
Melihat hal ini, Asosiasi Fintech harus diseleksi dengan baik dan bisa ditutup dengan moratorium, persaingan
Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menerapkan standar POJK yang malah tidak sehat. Oleh karena itu, setiap
menilai rencana pencabutan moratorium baru, khususnya dari segi pemenuhan pemain harus punya keunggulan masing-
baik untuk industri fintech P2P lending. permodalan. Dia juga menerangkan masing,” kata dia.
Pasalnya, menurut CEO Akseleran dicabutnya moratorium berpotensi Di sisi lain, Asosiasi Fintech
sekaligus Ketua Hukum, Etika, dan membawa pemain baru yang memiliki Indonesia (Aftech) yang diwakili oleh
Perlindungan AFPI Ivan Nikolas inovasi ke industri. Dengan demikian, Wakil Bendahara II Aftech, Chrisma
Tambunan pencabutan moratorium bisa ikut mengembangkan industri Aryani Albandjar menjelaskan, hal
tersebut bisa mengurangi dampak fintech fintech. terpenting saat ini bukan terkait jumlah
ilegal. “Sebab, banyak pemain baru yang Adanya pencabutan moratorium perusahaan yang akan bergabung, namun
mau masuk, tetapi akhirnya tidak bisa ini bisa berpotensi menambah jumlah cara perusahaan tersebut melindungi
(karena ada moratorium), tentu akan ada pemain fintech lending yang saat ini nasabah. Perlindungan yang dimaksud

www.stabilitas.id Edisi 196 / 2023 / Th.XVIII 71