Page 73 - Stabilitas Edisi 196 Tahun 2023
P. 73

Beberapa contoh keresahan ini
          meliputi tingginya bunga, layanan
          pengaduan yang rumit, serta penggunaan
          kekerasan psikologis dalam penyebaran
          data peminjam. Hal-hal ini menurutnya
          perlu menjadi atensi pemangku
          kebijakan. Apalagi kebutuhan masyarakat
          atas dana mendesak harus sejalan dengan
          perlindungan hukumnya..
            Lebih lanjut, Syarief menilai
          pemerintah perlu melakukan sosialisasi
          dan edukasi kepada masyarakat
          secara lebih masif, khususnya terkait
          penggunaan dana darurat. Ia mengimbau
          agar masyarakat juga menahan diri dan
          memilah prioritas, terutama jika pinjol
          tersebut digunakan untuk kebutuhan
          yang bersifat konsumtif. Padahal
          seharusnya, pinjol digunakan untuk
          kebutuhan produktif, seperti investasi
          dan modal usaha.

          Perbaikan Tata Kelola
            OJK melakukan pembekuan izin
          pinjaman online sejak 2020 lalu untuk
          melakukan pembenahan di industri
          itu. Kepala Departemen Pengawasan
          Lembaga Jasa Keuangan OJK, Triyono
          Gani menjelaskan OJK saat ini sudah
          siap untuk mencabut kebijakan itu
          seiring dengan perbaikan tata kelola yang
          dilakukan beberapa tahun ke belakang.
            Dia melihat situasi industri P2P
          lending pada tahun 2020 sempat    segera dibuka bila parameter yang     OJK menilai penataan
          dimanfaatkan para oknum pelaku pinjol   sebelumnya dibentuk OJK tercapai.   yang dilakukan kepada
          ilegal, sehingga banyak korban yang   Setidaknya ada lima parameter     industri pinjol sudah cukup
          terjerat. namun menurutnya saat ini   keberhasilan moratorium ini.      memberi dampak positif,
          sudah dilakukan pembenahan sehingga   Pertama, pengendalian pinjol      sehingga keputusan untuk
          pemberian izin tidak bisa ditutup terus.   ilegal, yang saat ini dikatakan sudah   mengakhiri moratorium
          “Kami merasa penataan yang dilakukan   menurun jumlahnya meski tidak    dinilai memang sudah
          sudah cukup memberi dampak positif,   bisa diberantas 100 persen. Kedua,   waktunya.
          sehingga pemberian izinnya tidak bisa   peluncuran peraturan, dimana OJK telah
          kami tutup terus,” kata Triyono.  mengeluarkan revisi dari POJK No. 77/
            Di samping itu, jumlah aduan    tahun 2016 menjadi POJK No. 10/Tahun
          masyarakat tentang pinjol ilegal sudah   2022.                       satu modul yang kita siapkan yaitu modul
          cukup berkurang. Ditambah, masyarakat   Ketiga, OJK sudah memperbaiki   perizinan P2P Lending.
          mulai merasakan manfaat dari pinjaman   tata kelola dari perusahaan P2P dengan   “Status terakhir, dari 5 parameter
          online sebagai sarana inklusivitas   menggencarkan pemeriksaan ke 102   yang saya sampaikan, 4 sudah selesai,
          pendanaan bagi UMKM dan pengusaha   perusahaan pinjol yang terdaftar di OJK.   dan satunya lagi mungkin masih dalam
          kecil lainnya.                    Keempat, persiapan sistem OJK, dimana   proses. makanya tadi disampaikan,
            Lantas, Triyono mengatakan,     pihaknya tengah menyiapkan sistem   kalau prosesnya sudah selesai, maka bisa
          moratorium perizinan pinjol ini akan   perizinan terintegrasi. Di situ ada salah   dilakukan,” kata Triyono.*


                                                                             www.stabilitas.id   Edisi 196 / 2023 / Th.XVIII  73
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78