Page 81 - Stabilitas Edisi 196 Tahun 2023
P. 81
Kementerian
BUMN telah
menetapkan
karbon, baik wajib maupun sukarela, memacu laju potensi pertumbuhan tujuh BUMN akan
sebagai mekanisme perdagangan karbon. pembiayaan hijau ke depan. melaksanakan
Pelaksanaan perdagangan karbon Tidak dipungkiri, perjalanan pilot project
bertujuan untuk menarik investasi hijau menuju implementasi ekonomi hijau, dekarbonisasi, dan
melalui perdagangan karbon. termasuk target energi bersih memang menjadikannya
Perdagangan karbon ini terbuka masih panjang. Menurut Menteri sebagai KPI
bagi semua pelaku usaha dengan syarat Energi dan Sumber Daya Mineral, direksi. Di
harus mendaftarkan diri ke Kementerian Arifin Tasrif, banyak tantangan yang antaranya
Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus diselesaikan pemerintah untuk Pertamina dan
(KLHK). Di sektor jasa keuangan peran mempercepat pemanfaatan energi baru PLN.
penting juga diemban dalam rangka terbarukan (EBT) dalam transisi energi.
mewujudkan konsep ekonomi hijau. “Tantangan yang dihadapi dalam
Yakni, lewat upaya menjaga stabilitas pengembangan EBT beragam mulai
ekonomi. dari keekonomian dan teknologi,
Dalam konteks ini, OJK telah ketersediaan infrastruktur pendukung,
mengeluarkan regulasi mengenai keseimbangan antara pemasukan dan
penerapan keuangan berkelanjutan pengeluaran, pendanaan, serta dinamika
bagi lembaga jasa keuangan, sosial,” tuturnya.
emiten, dan perusahaan publik yang Terlepas dari semua permasalah
tertuang pada POJK 51/2017. Namun di atas, komitmen Indonesia untuk
begitu, implementasi ekonomi hijau melakukan transisi perlu didukung
membutuhkan kerja sama antar seluruh semua pihak untuk mendapatkan
stakeholder. Itu semua lantas dipercaya manfaat, dan pada saat yang sama tetap
menjadi kunci utama. Di tambah lagi, konsisten menurunkan karbon dioksida,
komitmen serius Indonesia terhadap yakni memuluskan program transisi
pengurangan emisi karbon dinilai dapat energi agar target net zero emission pada
menjadi batu loncatan yang dapat 2060 tercapai.*
www.stabilitas.id Edisi 196 / 2023 / Th.XVIII 81
