Page 63 - Stabilitas Edisi 191 Tahun 2022

menciptakan lingkaran setan yang pada Untuk mencegah fraud baik dari pihak
akhirnya menghancurkan industri P2P debitur ataupun P2P lending yang berpura-
lending. Untuk itu diperlukan regulasi
yang meng-enforce transparansi dalam pura sebagai debitur seperti Tiongkok maka
bisnis itu. harus ada pemberian informasi yang relevan.

Law enforcement
OJK sebagai regulator bidang P2P lending sudah sesuai dengan tersebut. Misalnya data pihak debitur
keuangan bisa memaksa perusahaan kaidah-kaidah yang benar agar tidak yang bisa dikonfirmasi dan histori
P2P lending melakukan beberapa hal memberikan informasi yang salah. OJK informasi pembayaran kredit. Dengan
untuk memastikan praktik tata kelola juga bisa mewajibkan agar perusahaan informasi tersebut investor diharapkan
P2P lending berjalan semestinya. P2P lending memberikan histori nilai bisa melakukan manajemen risiko
Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk TWP90 per rating. Istilah tersebut investasi yang sesuai dengan risk appetite
meningkatkan transparansi adalah adalah ukuran tingkat wanprestasi atau yang dimiliki.
membuat standardisasi rating dan kelalaian penyelesaian kewajiban yang Industri P2P lending di Indonesia
informasi relevan terkait debitur. tertera dalam perjanjian Pendanaan di yang masih berkembang tentu sangat
Saat ini pemberian rating debitur atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. diharapkan untuk meningkatkan
dilakukan secara mandiri oleh Mirip seperti bank yang dalam laporan transparansi dalam melakukan kegiatan
perusahaan P2P tersebut. Dimana keuangannya memberikan informasi bisnis. Otoritas harus memastikan bahwa
perusahaan memiliki matriks-matriks kualitas kredit baik secara sektoral dan pemberian rating yang diberikan oleh
untuk menentukan apakah debitur itu jenis penggunaan kredit. pihak P2P lending itu tidak menjadi
termasuk –jika meminjam istilah dalam Untuk mencegah fraud baik dari misinformasi. Sebabnya pemberian
surat utan, kelompok investment grade pihak debitur ataupun P2P lending yang informasi yang relevan terkait
atau junk bond. OJK harus memeriksa berpura-pura sebagai debitur seperti debitur adalah salah satu cara untuk
alogaritma perhitungan tersebut, Tiongkok maka harus ada pemberian meningkatkan transparansi dari P2P
apakah penentuan posisi debitur oleh informasi yang relevan terkait hal lending.*

www.stabilitas.id Edisi 191 / 2022 / Th.XVIII 63