Page 87 - Stabilitas Edisi 204 Tahun 2024

nyaris mustahil luput dari pengawasan yang mempertimbangkan aspek kerugian
otoritas. Sehingga patut diduga bahwa lingkungan beberapa kali dianulir oleh
operasi penambangan ilegal tersebut putusan hakim. Sehingga ‘terobosan’
melibatkan aktor lain di luar aktor swasta. Kejaksaan Agung perlu dikawal hingga
Pemerintah, dinilai lalai memastikan proses persidangan. Contoh kasus yang
tata kelola ekstraktif yang baik. dianulir antara lain kasus korupsi usaha
Setidaknya dua kementerian yaitu perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma
Kementerian BUMN dan Kementerian Group yang menjerat konglomerat Surya
ESDM gagal menjalankan tugasnya. Darmadi. Jaksa awalnya menuntut Surya
Menurut ICW, Kementerian BUMN tidak untuk membayar Rp73,9 triliun akibat
memastikan PT Timah, entitas BUMN yang kerugian yang ditimbulkan, termasuk
berada di bawah tanggung jawabnya, untuk memulihkan kawasan hutan yang
untuk mengambil langkah yang dapat telah dirusak kebun sawit miliknya.
mencegah terjadinya korupsi. PT Timah
selaku BUMN diketahui menerbitkan Surat Segera Berbenah
Perintah Kerja Borongan Pengangkutan Bagi PT Timah, kasus korupsi yang
Sisa Hasil Pengolahan mineral timah diduga merugikan negara hingga Rp271
yang “memperlancar” praktik kotor triliun menjadi pukulan telak bagi
perusahaan-perusahaan boneka yang Perseroan. Bagaimana tidak, kasus
menambang bijih timah secara ilegal. tersebut menyeruak di tengah kinerja PT
Lebih jauh, Kementerian ESDM Egi Primayogha, Timah yang membukukan kerugian Rp450
lalai melakukan peran pengawasan Peneliti ICW miliar pada 2023, turun dari capaian
sebagaimana telah dimandatkan laba bersih selama 2022 yang tercatat
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 mencapai Rp1,04 triliun.
tentang Pembinaan dan Pengawasan Kendati oleh Direktur Utama TINS
Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Aparat penegak hukum Ahmad Dani Virsal mengatakan, rugi
Pertambangan Mineral dan Batubara. bersih yang dialami perusahaan pada
Menteri ESDM dibekali kewenangan yang sejauh ini terlalu berfokus 2023 dipicu karena menurunnya harga
luas untuk mengawasi pelaksanaan timah di pasar dunia, serta penurunan
kegiatan usaha pertambangan mulai pada penghitungan volume produksi bijih dan logam
dari teknis pertambangan, pemasaran, kerugian negara semata timah. Biar begitu, kasus korupsi seolah
pengelolaan lingkungan hidup, hingga menempatkan PT Timah dalam posisi
kesesuaian pelaksanaan kegiatan sesuai ketika menangani kasus terjepit: sudah jatuh tertimpa tangga.
dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Untuk diketahui, harga jual rata-
Untuk itu, ICW juga mendorong korupsi dengan dimensi rata timah pada 2023 tercatat “hanya”
Kejaksaan Agung untuk memasukkan sumber daya alam. Padahal sebesar 26.583 dolar AS per metrik ton,
aspek kerusakan lingkungan dalam turun 16 persen dari 2022 sebesar 31.474
kalkulasi kerugian yang ditimbulkan dari korupsi pertambangan per metrik ton. Begitu juga dari sisi
kasus korupsi PT Timah. Kerugian yang produksi bijih timah, pada 2023 tercatat
ditimbulkan dari kasus korupsi tersebut selalu membawa dimensi mengalami penurunan 26 persen menjadi
mencapai angka Rp271 triliun, terbesar kerusakan ekologis 14.855 ton dari 20.079 ton pada 2022.
sepanjang sejarah pemberantasan korupsi Dari sisi produksi logam timah, pada
di Indonesia. maupun sosial 2023 produksi logam timah juga turun 23
“Aparat penegak hukum sejauh ini yang massif. persen menjadi 15.340 ton dari 19.825 ton
terlalu berfokus pada penghitungan pada 2022.
kerugian negara semata ketika menangani Sementara dari sisi penjualan,
kasus korupsi dengan dimensi sumber penjualan logam timah pada 2023 turun
daya alam. Padahal korupsi sektor 31 persen menjadi 14.385 ton dari 20.805
ekstraktif seperti pertambangan selalu ton pada 2022 lalu. Akibatnya, pendapatan
membawa dimensi kerusakan ekologis PT Timah Tbk pada 2023 anjlok 33 persen
maupun sosial yang massif,” tegas Egi. menjadi Rp 8,39 triliun dari Rp 12,50 triliun
Perlu juga dicatat bahwa kasus korupsi pada 2022. *

www.stabilitas.id Edisi 204 / 2024 / Th.XVIII 87