Page 47 - Stabilitas Edisi198 Tahun 2023

ahun ini sejatinya menjadi
momen menggembirakan bagi
masyarakat, pasca terbitnya
Taturan yang mewajibkan
pendirian lembaga penjamin polis.
Namun begitu, nasabah produk asuransi
mesti bersabar minimal hingga lima
tahun ke depan.
Ya, amanat pembentukan Lembaga
Penjamin Polis yang akan dicangkokkan
pada Lembaga Penjamin Simpanan
memerlukan persiapan yang matang.
Dan pihak terkait sedang memulainya
dari sekarang.
Sesuai dengan Undang-Undang
Pengembangan dan Penguatan Sistem
Keuangan (UU PPSK), LPS memang
diserahkan tanggung jawab menjalankan
Program Penjaminan Polis (PPP), paling
lambat 2028. “Kami tengah melakukan
persiapan seluruh peraturan pelaksanaan
dari amanat baru tersebut. Selain itu (Perusahaan asuransi) harus memperbaiki
kami juga menyusun struktur organisasi
yang baru untuk mendukung PPP,” kata manajemen dan kualitas sehingga begitu
Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya masuk nanti jangan sampai tahun pertama
Yudhi Sadewa. jatuh dan kredibilitas pertanggungan
Selain itu, dia menegaskan bahwa
nanti yang akan masuk dalam radar jaminannya runtuh. Kami tidak mau.
penjaminan adalah produk-produk
asuransi tradisional saja. Adapun produk
yang dikaitkan investasi di luar tanggung
jawab lembaga. “Asuransinya saja Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner LPS
(produk tradisional) yang dijamin, bukan
yang investasi seperti unitlink. Nanti
soal tren dan pembayaran programnya triliun. “Itu bisa jadi modal awal kalau tidak menanggung beban yang telalu
akan didiskusikan ke depannya, bentuk ada asuransi yang jatuh di awal-awal. besar di awal pembentukannya untuk
penjaminan polis yang paling pas,” kata Selain itu, LPS yang mengurus bagian membangun kredibilitas. “Kalau
Purbaya. asuransi juga bisa meminjam dari bank banyak yang jatuh, percuma dijamin,”
Seiring waktu dalam mempersiapkan atau LPS dengan bunga tertentu,” ungkap tegasnya.
diri, LPS meminta para pelaku industri Purbaya. Di sisi lain yang tak kalah penting,
untuk memperbaikan manajemen dan Selain itu, pengelolaan dana LPS perlu mempersiapkan Anggota
kualitas layanannya agar bisa membantu untuk perbankan dan perasuransian di Dewan Komisioner yang baru paling
tugas lembaga penjaminan. “(Perusahaan bawah LPS akan terpisah, yang juga lambat pada tahun 2027. Proses
asuransi) harus memperbaiki manajemen akan dikelola secara transparan. “Jadi pengajuan Anggota Dewan Komisioner
dan kualitas sehingga begitu masuk nanti perbankan juga tidak perlu khawatir yang membidangi penjaminan asuransi
jangan sampai tahun pertama jatuh dan uangnya dipakai untuk asuransi, jadi ini akan dipilih Presiden dan disetujui
kredibilitas pertanggungan jaminannya aman,” tambahnya. oleh DPR. “DPR yang memutuskan
runtuh. Kami tidak mau,” ujarnya. Dalam hal ini, LPS masih akan seperti mirip BI dan OJK, jadi di LPS
Sementara itu, terkait permodalan, melakukan koordinasi dengan agak berubah sedikit. Kalau sebelumnya
LPS akan menggunakan modal awal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait hanya Presiden saja, sekarang Presiden
yang pernah diberikan pemerintah pada bagaimana mekanismenya. Dia ke DPR, jadi seperti naik pangkat,”
saat pembentukan LPS sebesar Rp4 menekankan, program ini diharapkan katanya.

www.stabilitas.id Edisi 198 / 2023 / Th.XVIII 47