Page 48 - Stabilitas Edisi198 Tahun 2023

tersebut juga mendorong urgensi
program penjaminan polis untuk
meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap industri perasuransian.
Sehingga masyarakat bisa lebih berminat
menggunakan jasa asuransi.
Selain itu, Piter memandang,
adanya pembaruan pembagian fungsi
pengaturan dan pengawasan industri
keuangan nonbank di OJK membuat
OJK bisa lebih fokus mengembangkan
masing-masing sektor. Salah satunya
sektor asuransi, yang belum cukup
berkembang di Indonesia. Padahal
pertumbuhan sektor asuransi seharusnya
bisa mengimbangi sektor perbankan
yang mendominasi 80 persen lebih aset
sektor keuangan Indonesia.
Menyoroti lambatnya pertumbuhan
sektor asuransi di Indonesia, Piter
mengungkapkan, pentingnya
membangun kembali kepercayaan
masyarakat terhadap industri asuransi
serta membuat terobosan dalam
membangun literasi terkait berbagai
LPS yang diserahkan Tata Kelola instrumen keuangan. Bahkan,
tanggung jawab Direktur Eksekutif Segara Research tambahnya, pemberian mandat baru
menjalankan Institute, Piter Abdullah Redjalam kepada LPS untuk menyelenggarakan
Program Penjaminan mengungkapkan bahwa kehadiran program penjaminan polis membawa
Polis (PPP), paling lembaga penjamin asuransi nasabah angin segar bagi sektor asuransi dan para
lambat 2028 mulai memang sudah dinantikan bertahun- nasabah asuransi.
“Diharapkan LPS bisa
tahun lamanya. Seiring dengan kehadiran
mempersiapkan lembaga itu, pemerintah juga harus menindaklanjuti amanat UU P2SK
diri dari sisi mendesak industri untuk menegakkan tersebut dengan sesegera mungkin
kelembagaan. tata kelola bisnis dari pelaku. sehingga penjaminan terhadap premi
Maraknya kasus gagal bayar industri asuransi bisa segera dilakukan tanpa
asuransi beberapa tahun belakangan harus mengganggu peran dari LPS untuk
menggambarkan masih rendahnya penjaminan dana perbankan,” ucapnya.
tingkat perlindungan nasabah dalam Di tempat lain, Menteri Keuangan,
industri keuangan di Indonesia. Hal Sri Mulyani Indrawati meminta LPS

Struktur Baru Lembaga Penjaminan

Sejalan dengan penetapan UUP2SK, LPS telah melakukan perubahan struktur organisasi untuk
menjalankan amanat baru yang ditetapkan dalam UUP2SK, salah satunya mengenai pembidangan
Anggota Dewan Komisioner. Perubahan struktur organisasi itu berlaku efektif mulai 11 Juli 2023.
Berikut susunan Dewan Komisioner LPS berdasarkan struktur organisasi LPS yang baru:
Ketua Dewan Komisioner LPS : Purbaya Yudhi Sadewa
Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS : Lana Soelistianingsih
Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank : Didik Madiyono
Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis : (diangkat paling lambat pada 2027)
Anggota Dewan Komisioner (Ex-Officio) Kementerian Keuangan : Luky Alfirman
Anggota Dewan Komisioner (Ex-Officio) Bank Indonesia : Destry Damayanti
Anggota Dewan Komisioner (Ex-Officio) Otoritas Jasa Keuangan : Dian Ediana Rae

48 Edisi 198 / 2023 / Th.XVIII www.stabilitas.id