Page 49 - Stabilitas Edisi198 Tahun 2023
P. 49

memanfaatkan waktu yang ada untuk
          melakukan sejumlah persiapan baik dari
          sisi LPS maupun juga industri asuransi.
          Bahkan, pemerintah siap mengeluarkan
          aturan turunan berupa Peraturan
          Pemerintah (PP) yang berisi kesiapan
          yang harus dilakukan baik oleh industri
          asuransi di Tanah Air maupun oleh
          LPS. Menkeu menekankan bahwa tugas
          yang diberikan itu berbeda sama sekali
          dengan lembaga penjamin simpanan dari
          perbankan.
            Pengamat Asuransi, Irvan Rahardjo
          menjelaskan program penjaminan polis
          menjadi urgent di antaranya lantaran
          sekarang ini ada banyak nasabah yang
          belum mendapatkan ganti rugi, atau
          belum mendapatkan santunan yang
          menjadi hak mereka saat polis jatuh
          tempo. Hal itu terjadi bukan hanya
          kepada perusahaan asuransi yang
          sedang bermasalah tapi juga perusahaan       Adanya pembaruan pembagian fungsi
          asuransi yang mengalami gagal bayar
          baik yang sudah ditutup maupun yang          pengaturan dan pengawasan industri
          masih dalam status pembatasan kegiatan       keuangan nonbank di OJK membuat OJK
          usaha.                                       bisa lebih fokus mengembangkan masing-
            “Itu urgensi tapi tidak serta merta
          apabila adan lembaga penjamin polis          masing sektor.
          maka kemudian minat masyarakat
          kembali kepada asuransi. Tidak
          serta merta. Lebih penting (untuk            Piter Abdullah Redjalam,
          mengembalikan kepercayaan kepada             Direktur Eksekutif Segara Research Institute
          perusahaan asuransi) adalah literasi ke
          masyarakat tentang produk asuransi,”
          tuturnya.
            Sementara itu, Rapat Dewan
          Komisioner (RDK) Bulanan Otoritas   mencapai Rp124,69 triliun, atau   Risk Based Capital (RBC) yang di atas
          Jasa Keuangan (OJK) pada 27 Juni 2023   terkontraksi 1,62 persen dibandingkan   threshold masing-masing sebesar
          menilai sektor jasa keuangan nasional   dengan periode yang sama pada tahun   462,80 persen dan 307,07 persen
          tetap terjaga dengan permodalan yang   sebelumnya (April 2023: minus 1,67   (April 2023: 457,79 persen dan 311,16
          kuat dan likuiditas yang memadai serta   persen). Pertumbuhan akumulasi premi   persen), jauh di atas threshold sebesar
          kinerja intermediasi yang kembali   asuransi jiwa turun 8,08 persen yoy   120 persen.
          meningkat. Hal itu dapat terwujud di   dengan nilai sebesar Rp71,90 triliun per   OJK senantiasa mencermati
          tengah masih tingginya ketidakpastian   Mei 2023, didorong oleh turunnya premi   perkembangan isu global dan domestik
          pada perekonomian dan pasar keuangan   di lini usaha PAYDI.          serta bersinergi dengan KSSK dan pihak
          global.                              “Namun demikian, akumulasi premi   terkait lainnya untuk dapat mengambil
            Pada sektor IKNB, Kepala        asuransi umum tumbuh positif 8,80   langkah mitigasi yang diperlukan.
          Departemen Literasi, Inklusi Keuangan,   persen yoy (April 2023: 12,55 persen),   “Dalam rangka menjaga keseimbangan
          dan Komunikasi OJK, Aman Santosa   menjadi Rp52,78 triliun,” tutur Aman.  antara stabilitas sektor jasa keuangan
          menjelaskan, akumulasi pendapatan    Sedangkan permodalan di sektor   nasional dan tetap berperan dalam
          premi sektor asuransi selama periode   IKNB terjaga dengan industri asuransi   mendorong pertumbuhan ekonomi,”
          Januari sampai dengan Mei 2023    jiwa dan asuransi umum mencatatkan   pungkas Aman.*


                                                                             www.stabilitas.id   Edisi 198 / 2023 / Th.XVIII  49
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54