Page 53 - Stabilitas Edisi198 Tahun 2023

tidak berorientasi terhadap peminjaman
kecuali sangat dibutuhkan terutama
untuk yang produktif. Di luar itu
usahakan menggunakan sumber
keuangan yang ada,” ujar Siti.
Ia mengaku kaget dengan data yang
diberikan OJK bahwa Provinsi Jawa
Barat menjadi peringkat pertama perihal
besaran outstanding pinjaman online
dibandingkan dengan provinsi lain di
Indonesia. Dirinya menilai tingginya
angka peminjaman melalui platform
pinjaman online merupakan euforia dari
sistem digitalisasi termasuk digitalisasi
layanan keuangan.
Siti mengatakan bahwa tak jarang
debitur melakukan peminjaman lantaran
sekadar tergoda akan kemudahan
mendapatkan dana secara mudah tanpa
ada alasan kebutuhan yang mendesak.
Informasi mengenai kemudahan tersebut
lantas menyebar dengan mudah dan
menjaring semakin banyak pengguna
yang berarti semakin banyak pula dana
yang dipinjam.
Lebih lanjut, dirinya menyadari,
digitalisasi layanan keuangan merupakan
keniscayaan sekaligus memunculkan
tantangan di masyarakat. Oleh karena
itu literasi mengenai keuangan dan IFSoc memprediksi
digitalisasi keuangan masih perlu dengan industri fintech bakal
masif dilakukan. Baginya, ini juga masih meningkatkan koordinasi dalam terus bertumbuh pada
menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi penanganan investasi dan pinjaman 2023, seiring menurunnya
Komisi XI DPR RI. Dirinya pun kembali online ilegal, sehingga jumlah isu dan pengguna P2P
mengingatkan masyarakat untuk berhati- pengaduan bulanan terkait investasi Lending ilegal atau pinjol
hati dalam memilih platform pinjaman dan pinjaman online ilegal telah berada ilegal.
online dan menghindari pinjol ilegal. dalam tren yang menurun.
Ia menekankan calon debitur Mahendra mencatat terdapat 1.222
harus secara detail membaca setiap pengaduan pada Januari 2023 dan
klausul dari perjanjian peminjaman jumlahnya terus turun dengan 275
dan memahami setiap risiko yang akan pengaduan pada Juni 2023 dengan
muncul termasuk waktu jatuh tempo, penurunan terbesar yaitu untuk
denda, dan bunga. “Mereka umumnya pengaduan atas pinjaman online ilegal.
bukan karena keperluan mendesak tapi “Untuk menangani isu perlindungan
seperti perlu tapi tak terlalu perlu dan konsumen sektor jasa keuangan dan
karena mudah sebenarnya,” kata Siti. mendorong pemerataan literasi dan
Ketua DK OJK, Mahendra Siregar inklusi keuangan, OJK mendorong
mengungkapkan, di sisi pemberantasan program literasi dan inklusi keuangan
pinjaman online ilegal dan investasi secara masif secara tatap muka maupun
ilegal, OJK bersama seluruh anggota daring melalui Learning Management
Satgas Waspada Investasi (SWI) System (LMS) dan media sosial,”
dari 12 kementerian/lembaga terus pungkasnya.*

www.stabilitas.id Edisi 198 / 2023 / Th.XVIII 53