Page 55 - Stabilitas Edisi198 Tahun 2023

da asa besar saat pemerintah
mengesahkan undang-undang
baru untuk semua pelaku
Aindustry keuangan, terutama
pada bank yang biasa beroperasi di
pinggir-pinggir daerah di Indonesia.
Ya, bank yang dahulu bernama Bank
Perkreditan Rakyat, dan diubah setelah
omnibus law di sektor keuangan menjadi
Bank Perekonomian Rakyat, diharapkan
bisa melejitkan perannya.
Namun begitu, di atas semua itu,
ada harapan besar yaitu berakhirnya tren
penutupan bank yang biasa disebut BPR
itu yang sudah berlangsung bertahun-
tahun. Bahkan terkait hal tersebut
dan demi mendukung peningkatan
sumbangsih BPR pada perekonomian,
otoritas mendorong bank untuk
meningkatkan modal.
Berdasarkan data Lembaga Simpanan
Masyarakat (LPS), hampir setiap tahun Pemenuhan modal inti minimum selain
dalam lima tahun belakangan selalu
ada BPR, baik yang konvensional atau dari setoran modal pemegang saham dan
yang beroperasi secara syariah, yang investor baru, bisa juga dari investor baru.
bangkrut setiap tahunnya. Mengutip Sebagian dana yang diperoleh dari laba bisa
data yang sama, dalam kurun waktu lima
tahun terakhir, yakni sejak 2019-2023 juga dialihkan untuk penambahan modal,
terdapat 27 BPR/BPRS yang dicabut izin selain dibagikan untuk dividen.
usahanya, di antaranya ada 9 bank yang
sedang dalam proses likuidasi. Terbaru,
pada Februari 2023 lalu adalah PT BPR Parjiman, Kepala OJK DIY
Bagong Inti Marga yang sudah dicabut
izin usahanya dan sedang dalam proses
likuidasi oleh LPS. dengan total kantor yang beroperasi (initial public offering/IPO) untuk bisa
Sekretaris LPS, Dimas Yuliharto 6.301 unit. Angka ini menurun dari memenuhi aturan tersebut.
banyaknya BPR/BPRS yang tutup jumlah BPR/BPRS yakni 1.441 per Data OJK menyebutkan hingga Mei
karena adanya kelemahan di tata kelola Desember 2022 dengan total kantor yang 2022, masih terdapat 421 BPR dari 1.454
sehingga terjadi mismanagement atau beroperasi sebanyak 6.044 unit. Dengan BPR atau 28,9 persen, serta 51 BPRS dari
fraud. Lebih lanjut Dimas menyampaikan demikian setidaknya diketahui terdapat 165 BPRS atau sebanyak 31 persen yang
konsolidasi di tubuh BPR/S dapat pengurangan sebanyak 14 lembaga. belum bisa memenuhi modal inti sebesar
menciptakan bank yang lebih efisien Nah, demi menghentikan tren Rp 6 miliar. Dua daerah yang BPR-
dalam menjalankan usahanya dan penutupan usaha tersebut, Otoritas Jasa BPR-nya tercatat masih ada yang belum
semakin kuat dalam permodalan. Keuangan (OJK) telah mengharuskan BPR memenuhi modal inti minimum adalah
“Sehingga harapannya, BPR dapat untuk memperkuat permodalan mereka. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan
memberikan kontribusi yang optimal Semua pelaku bisnis di sektor itu, diberi Aceh.
dalam perekonomian nasional,” jelas tenggat waktu hingga akhir 2024 (untuk Kepala OJK DIY Parjiman
Dimas. BPR) dan akhir 2025 (untuk BPRS) untuk menjelaskan, ada sebanyak 10 BPR/BPRS
Sementara itu jika melihat laporan bisa memenuhi modal inti sebesar Rp6 di DIY yang modal intinya di bawah
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per miliar. Dalam aturan juga, regulator ketentuan. Menurut Parjiman, jumlah
Maret 2023 tercatat jumlah BPR/BPRS menawarkan opsi konsolidasi di antara BPR/BPRS tersebut sudah berkurang dari
yang masih berdiri yakni sebanyak 1.426 BPR dan penawaran umum perdana sebelumnya yang mencapai 14 entitas

www.stabilitas.id Edisi 198 / 2023 / Th.XVIII 55