Page 75 - Stabilitas Edisi198 Tahun 2023

BP Tapera
menyatakan bahwa
pada tahun 2022
pihaknya telah
menyalurkan
Ganjalan Hukum menalangi biaya asuransi. dana sebesar
Namun demikian, ada hal yang harus Atas permasalahan tersebut, Anggota Rp25,15 trilun yang
menjadi perhatian serius dari semua BPK, Achsanul Qosasi, memberikan setara dengan
stakeholder program perumahan rakyat rekomendasi agar pengurus BP Tapera pembangunan
yaitu permasalahan hukum. Baru-baru melakukan koordinasi dengan bank 226.000 unit
ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) penyalur dalam mengawasi apakah rumah.
mengungkap adanya penyaluran dana pemanfaatan rumah hasil pembiayaan
fasilitas FLPP yang dinilai belum tepat dana FLPP tepat sasaran atau tidak. Selain
sasaran pada tahun sebelumnya. Itu itu, mereka juga diminta melakukan
terjadi atas 256 debitur yang muncul rekonsiliasi saldo outstanding pokok
dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) seluruh debitur dengan bank penyalur,
atas kepatuhan pengelolaan dana FLPP serta meminta bank penyalur untuk
semester I-2022. Maka temuan ini harus menyelesaikan kredit atas debitur yang
menjadi perhatian Badan Pengelola tidak sesuai. itu, pemerintah menyiapkan proyek
Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), BPK juga merekomendasikan percontohan rumah tabungan perumahan
meskipun hasil pemeriksaan telah sesuai. Komisioner BP Tapera untuk rakyat atau tapera yang memenuhi kriteria
Selain itu, BPK juga menemukan memerintahkan Direktur Perencanaan rumah bersubsidi layak huni dan tepat
adanya penanganan penyelesaian kredit Strategis, Tata Kelola, Manajemen Risiko sasaran.
FLPP terhadap 5.679 debitur yang diberi dan Kepatuhan untuk menyelesaikan “Mereka harus mengembalikan dana
predikat tidak sesuai ketentuan serta keseluruhan proses manajemen risiko subsidi yang telah diterimanya dan
manajemen risiko pengelolaan dana FLPP pengelolaan dana FLPP. untuk selanjutnya bank pelaksana akan
yang masih dalam proses penyusunan. Pemerintah ditengarai sudah menerapkan tingkat bunga komersial
Kendati belakangan mendapat titik temu menyiapkan sanksi bagi pihak-pihak untuk angsuran selanjutnya,” ujar Direktur
sebagai persoalan asuransi yang belum yang menyebabkan peruntukan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan
tuntas akibat persoalan Jiwasraya, dan rumah bersubsidi bagi masyarakat Perumahan (PPDPP), Budi Hartono
sejatinya berpotensi menjadi pemasukan berpenghasilan rendah menjadi melalui keterangan persnya beberapa
bank penyalur FLPP yang sudah salah sasaran. Sejalan dengan hal waktu lalu.*

www.stabilitas.id Edisi 198 / 2023 / Th.XVIII 75