Page 70 - Stabilitas Edisi198 Tahun 2023

BUMN INSIGHT

Kredit korporasi
masih banyak kebijakan pemerintah yang mulai itu kita coba inisiasi karena jangan
ditopang mengurangi kegesitannya terkait sampai di aksi korporasi di atas nanti ada
oleh sektor pengerjaan proyek infrastruktur. Baru- penyelewengan, mestinya buat proyek, ini
infrastruktur dan baru ini Menteri Badan Usaha Milik beli tanah, beli gedung, itu problem lho di
karya, dan ini kembali bukan problem hari
Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut
telekomunikasi pemerintah berencana membatasi kredit ini, ini problem beberapa tahun yang lalu,”
dan diproyeksikan yang disalurkan Himpunan Bank Milik jelasnya.
tahun ini masih Negara (Himbara) kepada BUMN karya. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan
tetap melambat. Hal tersebut saat ini tengah menjadi (OJK) mengungkapkan utang BUMN karya
pembicaraan antara pimpinan bank kepada Himbara tembus Rp 46,21 triliun.
BUMN dan BUMN karya. Erick mengatakan Kepala Pengawas Perbankan OJK, Dian
pembatasan tersebut akan dilakukan Ediana Rae pun menyatakan bahwa bank
dengan memberikan kredit berdasarkan Himbara telah menyiapkan pencadangan
proyek, tidak lagi berdasarkan korporasi yang cukup signifikan untuk memitigasi
yang meminta. “Kita akan dukung risiko dari utang jumbo BUMN karya
(pinjaman) BUMN Karya lagi tapi tersebut. Tidak hanya bank BUN, tetapi
tidak berdasarkan korporasi lagi, tapi juga swasta yang menjadi debitur bagi
berdasarkan proyek karena (pinjaman) debitur konstruksi tersebut. “Berdasarkan
dibayar berdasarkan multi-years,” kata data pengawasan kami, sebagian besar
Erick. kredit kepada debitur BUMN berasal
Langkah tersebut dilakukan untuk dari Himbara dengan pencadangan yang
mencegah penyalahgunaan pinjaman sudah cukup signifikan untuk memitigasi
oleh BUMN Karya seperti yang sudah risiko. Hal ini tentunya sejalan dengan
lama terjadi hingga akhirnya membuat kemampuan Himbara untuk memberikan
kinerja keuangan mereka buruk. “Nah kredit kepada perusahaan besar

70 Edisi 198 / 2023 / Th.XVIII www.stabilitas.id