Page 67 - Stabilitas Edisi198 Tahun 2023

Ivan memandang upaya pengalihan
kewajiban kepada pemegang polis
dengan skema subordinate loan walau
mendapat dukungan dari sebagian besar
pemegang polis sepertinya terhalang
karena menghadapi masalah administrasi
dan tidak memberi keyakinan adanya
perbaikan dari sisi RBC.
Dengan pencabutan izin usaha,
Kresna Life terbuka lebar untuk KITA BERHARAP
mengajukan Permohonan Penundaan AGAR OJK TIDAK
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
sesuai Undang-undang Nomor 37 Tahun MENGULANGI
2004 tentang Kepailitan. PKPU dinilai PRESEDEN BURUK
sebagai solusi akhir dan langkah yang MELAKUKAN
bermartabat bagi pemegang polis selaku
kreditur. INTERVENSI KE
Adapun PKPU, dinilainya, tidak PENGADILAN NEGERI
menyalahi aturan. Sebab, Kresna Life
sudah tidak lagi menjadi kewenangan SEPERTI YANG
OJK dan statusnya sudah seperti DILAKUKAN PADA
perusahaan biasa sejak dilakukannya
pencabutan izin usaha. Dalam hal ini, KASUS PERMOHONAN Ivan Rahardjo,
Ivan menganggap langkah PKPU jauh PKPU WANAARTHA Pengamat Asuransi
lebih sederhana.
Berdasarkan aturan, waktu PKPU LIFE.
dibatasi paling lama 45 hari dan PKPU
Tetap yang berlangsung paling lama
270 hari jika disetujui oleh kreditor
melalui pemungutan suara dibanding
proses likuidasi yang akan memakan
waktu hingga dua tahun. Hal itu
termaktub dalam POJK Nomor 28/
POJK.05/2015 Tentang Pembubaran,
Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan
Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, gagal melakukan suntikan modal yang Utang.
Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan diperlukan perusahaan, apalagi Direktur Hal itu dinilai penting agar lembaga
Reasuransi Syariah. Utama Kresna Life berstatus tersangka. maupun instansi yang melakukan
Lebih lanjut, Ivan berharap agar Pengamat asuransi yang juga Dosen proses likuidasi diwajibkan membuat
OJK tidak mengulangi preseden buruk Program MM-Fakultas Ekonomika laporan kepada publik secara terbuka.
melakukan intervensi ke pengadilan dan Bisnis UGM, Kapler Marpaung Sedangkan jika pertanyaannya adalah
negeri seperti yang dilakukan pada mengatakan istilah tepat, tidak tepat, apakah tepat OJK mencabut izin usaha
kasus Permohonan PKPU Wanaartha atau kurang tepat seharusnya memiliki dari Kresna Life atau tidak, maka Kapler
Life, yakni mengirimkan surat kepada ukuran tersendiri terkait dicabutnya mengatakan jawabannya adalah seberapa
pengadilan negeri untuk menolak izin usaha Kresna Life. Kategori itu bisa besar sisa aset asuransi Kresna Life
gugatan PKPU yang diajukan perwakilan dilihat dari kasus-kasus pailit, PKPU, saat ini dan sejauh mana nanti sisa aset
nasabah. dan likuidasi terhadap perusahaan tersebut benar-benar dibagikan kepada
Ivan berharap OJK tidak perasuransian yang pernah terjadi selama nasabahnya. Tak hanya itu, Kapler
menggunakan POJK Nomor 28 Tahun ini. Dalam hal ini, Kapler menyarankan menilai, OJK juga harus melihat sejauh
2015 sebagai mekanisme pembentukan agar pemerintah mengubah peraturan mana kepatuhan para pemegang saham,
tim likuidasi oleh RUPS. Sebab, perundangan tentang Kepailitan dan termasuk komisaris dan direksi yang
kenyataannya pemegang saham telah Penundaan Kewajiban Pembayaran diperintahkan untuk membayar utang.*

www.stabilitas.id Edisi 198 / 2023 / Th.XVIII 67