Page 74 - Stabilitas Edisi198 Tahun 2023

BUMN INSIGHT

pelunasan lebih cepat tersebut saat ini tenor maksimal KPR
merupakan mereka yang subsidi mencapai 20 tahun.
pendapatannya sudah di atas Untuk menurunkan tenor
8 juta ke atas. menjadi 10 tahun, menurutnya
Inisiatif lainnya adalah bisa dilakukan tanpa harus
perlu ada skema baru KPR mengubah peraturan terkait
Subsidi Selisih Bunga (SSB). subsidi perumahan rakyat. “Ini
BTN mengusulkan masyarakat akan dikaji dan semakin cepat
dibagi menjadi 10 kelompok bisa dilakukan diharapkan
dimulai dari kelompok 1 akan memberi manfaat,” kata
dengan penghasilan paling Hery.
rendah sampai desil 10 dengan Sementara itu pendapat
pendapatan tertinggi. Dari lain muncul dari kalangan
kelompok tersebut, untuk desil pemerhati ekonomi yang
paling miskin yakni 1-3 tidak menyatakan agar pemerintah
cukup hanya diberikan kredit lebih memperhatikan soal
Budi Hartono, Direktur Pusat Pengelolaan Dana tetapi harus ada bantuan dari penilaian dan skoring. Adalah
Pembiayaan Perumahan (PPDPP) pemerintah. Chief Economist The Indonesia
Misalnya, untuk Economic Intelligence,
masyarakat yang punya Sunarsip yang menilai
tanah diberikan bantuan perlunya penguatan efektivitas
penyesuaian skema mengikuti Mereka (para membangun atau merenovasi kebijakan pembiayaan
perbaikan ekonomi debitur rumah. Selanjutnya untuk perumahan yang dikeluarkan
terkait. Usulan tersebut diracik penerima dana desil 4-5, bisa menerapkan pemerintah.
agar kebutuhan rumah rakyat program) harus subsidi yang ada saat ini yakni Dia mengusulkan
terpenuhi namun mengurangi bunga 5 persen. Lalu untuk perubahan sistem penilaian
penggunaan anggaran mengembalikan desil 6-8 tidak lagi diberikan baik assessment atau scoring
negara dan memaksimalkan subsidi tetapi sudah bisa terkait dengan kriterai
pemakaian dana di luar milik dana subsidi yang dikombinasikan dengan masyarakat berpendapatan
negara. telah diterimanya fasilitas komersial dengan rendah (MBR) calon penerima
“Kami sudah usulkan ke bunga sebesar 7 persen. program. Hal itu mengingat
Bu Sri Mulyani, tetapi diminta dan untuk Usulan skema lebih lanjut metode credit scoring saat
untuk disempurnakan. Pada selanjutnya bank adalah Rent to Own (RTO) ini belum mengakomodasi
intinya BTN berupaya agar untuk MBR informal. Melalui karakteristik kelompok MBR
bantuan subsidi pemerintah pelaksana akan fasilitas ini, pekerja informal informal (baik pekerja maupun
bisa bermanfaat lebih optimal. dapat menikmati fasilitas pengusaha informal) yang
Dengan jumlah uang yang menerapkan tingkat sewa selama 6 bulan sebelum umumnya berpenghasilan
sama, diharapkan jumlah bunga komersial mendapatkan KPR. Kempat, tidak tetap dan tidak terpola
masyarakat yang dibiayai juga KPR dengan skema Staircasing sehingga disebut unbankable.
semakin banyak sehingga bisa untuk angsuran Shared Ownership (SSO). “Padahal, bila dilakukan
mengurangi angka backlog Hampir mirip dengan RTO, profilling secara lebih spesifik,
itu,” kata Nixon. selanjutnya. skema ini menawarkan skema cukup banyak dari kelompok
Seperti diketahui, saat ini kepemilikan secara bertahap MBR informal ini yang memiliki
maksimal tenor KPR subsidi untuk rumah subsidi. Tahap kapasitas membayar relatif
mencapai 20 tahun. Sementara pertama yakni sewa dan KPR, tinggi. Karenanya, perlu
dari statistis debitur KPR lalu tahap kedua yakni KPR. dilakukan penyempurnaan
subsidi, BTN melihat sebagian Menanggapi usulan skema metode credit scoring yang
dari kelompok debitur bisa tersebut, Dirjen Pembiayaan memungkinkan kelompok
melunasi KPR lebih cepat. Infrastruktur Pekerjaan MBR informal ini dapat
Rata-rata pelunasan dilakukan Umum dan Perumahan mengakses pembiayaan
dalam waktu tujuh tahun. Kementerian PUPR, Herry perumahan dari perbankan,”
Kelompok yang melakukan Trisaputra Zuna mengatakan, kata Sunarsip.

74 Edisi 198 / 2023 / Th.XVIII www.stabilitas.id