Page 146 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

tersebut memiliki skor penilaian “1”, sehingga membentuk tipologi
kadaster (1,1,1) pada elemen legal. Apabila terdapat bidang tanah yang
memiliki skor “0” pada salah satu elemen kadasternya, maka bidang
tanah tersebut dimasukkan ke dalam kategori “tidak memenuhi” pada
ketentuan teknis penetapan batas, atau tidak kadastral berdasarkan
regulasi kadaster di Indonesia. Bidang tanah yang masuk pada
kategori tidak memenuhi perlu dilakukan peningkatan kualitas data
pada elemen yang belum memenuhi.

Proporsi pemenuhan elemen kadaster setiap desa ditunjukkan
pada Tabel 5.4. Persamaan yang dijelaskan pada bagian V.1. digunakan
untuk menghitung proporsi bidang yang memenuhi ketentuan teknis
sebagaimana diatur dalam regulasi penetapan batas dalam rangka
mendapatkan batas tetap (fixed boundary).
Tabel 5. 4 Penilaian Kepatuhan Elemen Legal

Elemen Kadaster
Desa Populasi
Memenuhi Persentase Tidak Memenuhi Persentase
Pule 554 515 93.0% 39 7.0%
Krokeh 666 615 92.3% 51 7.7%
Kanung 1,018 996 97.8% 22 2.2%
Cabean 1,320 1,021 77.3% 299 22.7%
Bakur 2,017 1,859 92.2% 158 7.8%
Sidomulyo 1,977 1,797 90.9% 180 9.1%
Jumlah 7,552 6,803 90.1% 749 9.9%

Tabel tersebut menjelaskan bahwa sebesar 749 bidang tanah
atau sebanyak 9,9% tidak memenuhi standar teknis pengukuran
dan pemetaan kadastral dalam kegiatan penetapan batas bidang
tanah pendaftaran tanah sistematis di perdesaan, walaupun
pekerjaan pengukuran dilakukan di lapangan dengan biaya yang
relatif lebih mahal. Gambaran tingkat pemenuhan tersebut disajikan
dalam Gambar 5. 8. Selanjutnya seluruh PBT hasil PTSL di enam desa
tersebut dipetakan dalam Peta Kadaster dengan mencantumkan
tipologi kadasternya sebagaimana disajikan dalam Gambar 5.9 sampai
5.14.

BAB 5 119
Analisis Kepatuhan Elemen Kadaster Penetapan Batas